Suara.com - Sejumlah calon legislatif gagal Partai Gerindra Sulawesi Selatan menagih janji dari Ketua DPD Latinro Latunrung yang akan memberikannya dana kompensasi dalam partisipasinya, sekalipun gagal dalam pemilihan.
"Kami hanya menagih janji dari Pak Latinro dan itu hak kami. Dulu sebelum pemilu 2014 digelar, caleg yang berpartisipasi dijanjikan akan diberikan kompensasi," ujar mantan caleg DPRD Sulsel, Hasrullah Awing di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kompensasi akan dibayarkan hingga lima tahun ke depan, namun hingga saat ini belum pernah ada caleg yang menerima janji kompensasi sejumlah uang itu.
Hasrullah yang bertarung di Daerah Pemilihan Sulsel III, meliputi Gowa-Takalar menyebutkan, uang kompensasi merupakan bagian dari janji politik Latinro saat terpilih memimpin Gerindra Sulsel.
Caleg yang gagal akan mendapatkan uang penghargaan atas upayanya dalam pileg, dengan syarat khusus. Janji itu juga telah menjadi kesepakatan di antara semua kader Gerindra se-Sulsel.
"Beberapa teman sudah mulai menuntut kompensasi tersebut. Kami belum mendapatkan penjelasan mengenai itu, jadi wajar kita mempertanyakannya," kata dia.
Menurut Hasrullah, urusan dana kompensasi tersebut akan menjadi salah satu topik yang akan dipertanyakan saat Gerindra Sulsel menggelar Rapat Pimpinan Daerah di Makassar, Sabtu pekan ini.
Hasrullah enggan menyebutkan secara terperinci soal syarat bagi caleg untuk mendapatkan kompensasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di internal partai, uang hanya diberikan bagi caleg dengan standar perolehan suara tertentu. Besarannya tergantung peringkat pada pemilihan.
Mereka yang memenuhi syarat, akan mendapatkan uang setiap bulan, yang jumlahnya sekian persen gaji legislator, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan perhitungan itu, dia mengklaim dirinya pantas menerima uang sebesar Rp2 Juta setiap bulan.
"Memang benar tidak semua caleg yang mendapatkannya karena ada syarat-syarat tertentu yang menerimanya. Nilainya sekitar Rp2 juta," jelasnya.
Caleg DPRD kabupaten Sinjai, Nasrullah Mustamin mengatakan, sebelumnya pernah mendapatkan uang kompensasi. Namun hanya sekali, yakni sebesar Rp 800 ribu. Uang diberikan lewat DPC Gerindra Sinjai.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Gerindra Sulsel Latinro Latunrung membenarkan adanya perjanjian soal kompensasi bagi caleg gagal. Pembayaran untuk itu disebut sudah sempat dilakukan satu kali pada Januari lalu. Namun, dihentikan karena ada permintaan dari pengurus.
Pengurus yang dimaksud adalah kepanitiaan pembangunan sekretariat DPD Gerindra. Uang kompensasi, kata Latinro, akan dialihkan untuk kepentingan pembangunan gedung sekretariat.
"Saya menganggap itu usulan yang baik. Makanya dialihkan dulu karena kebutuhan akan gedung partai ini dianggap lebih mendesak karena sampai saat ini belum ada gedungnya," kata Latinro.
Latinro menambahkan, DPD kini masih menyimpan uang Rp50 Juta dari pos kompensasi. Rencananya, uang itu akan dibagi dua. 60 persen untuk tambahan pembangunan gedung, sedangkan sisanya untuk anggaran operasional partai.
"Kita hanya punya Rp50 juta, itu pun tidak cukup, makanya kami pimpinan juga harus menambah dari kantong pribadi," ucap mantan Bupati Enrekang dua periode itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra