Jadi Tujuan Manusia Perahu, Malaysia Takkan Beri Izin Mendarat

Suara.com - Kepala Kepolisian Thailand dan Malaysia akan membahas upaya kerjasama untuk menahan gelombang pendatang mendarat di pantai mereka. Sementara badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR memperingatkan ada sekitar 7.000 orang terapung di Teluk Benggala.

Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintah negara Asia Tenggara tidak melautkan kembali perahu yang mengangkut ribuan orang itu, karena sarat dengan pengungsi lapar dan sakit, yang ditinggalkan penyelundup sesudah Thailand melakukan tindakan keras.

"Kami meramalkan keadaan darurat kemanusiaan di sini," kata juru bicara Badan Perpindahan Antarbangsa (IOM) Leonard Doyle pada taklimat bersama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi di Jenewa.

Taklimat itu juga menyebut terjadi lonjakan arus pendatang dari negara miskin Banglades dan Myanmar ke Malaysia dan Indonesia pada tahun ini, menyusul tindakan keras terhadap pedagang oleh Thailand, yang biasa menjadi tujuan pertama jaringan penyelundupan manusia di kawasan itu.

Banyak pendatang adalah warga Rohingya, suku kecil tanpa kewarganegaraan dari Myanmar, yang dinyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu kelompok kecil paling teraniaya di dunia.

Thailand pada Selasa menyatakan akan meminta bantuan tetangganya untuk melacak pedagang manusia, yang menyelinap di perbatasan berhutan lebat mereka ke Malaysia.

Pada pembicaraan tahunan pejabat polisi kedua negara itu, polisi Malaysia menyatakan negaranya sudah mengirim tambahan petugas keamanan ke perbatasan untuk membendung gelombang yang mencoba menyeberang, tapi ia tidak merinci tindakan yang mungkin dilakukan kedua negara tersebut.

Malaysia, salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, sejak lama menjadi tujuan pendatang gelap, tapi kini gelombang itu dihadapkan dengan tindakan yang diambil pihak berwenang di sana.

Akhir pekan lalu, tiga kapal membawa lebih dari 1.000 orang mendarat di pulau Langkawi, salah satu tempat wisata di Malaysia yang terletak dekat dengan perbatasan Thailand. Pejabat kelautan Malaysia menyatakan kapal lain berusaha mendarat akan diusir.

"Kami tidak mengizinkan mereka masuk. Itu masalah kebijakan," kata Laksamana Pertama Tan Kok Kwee, kepala wilayah utara Badan Penegakan Hukum Laut Malaysia.

Sekitar 25.000 warga Rohingya dan Banglades dari Myanmar naik perahu kecil ke perairan Asia Tenggara dalam tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini dua kali lebih banyak daripada masa yang sama 2014, kata badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR. (Antara/Reuters)