Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan Haris Azhar Aziz menyetujui permintaan Komisi II dan pimpinan DPR untuk mengaudit keuangan KPU tahun anggaran 2015. Besok, Jumat (28/5/2015), akan dilakukan rapat teknis untuk mengetahui bentuk audit yang diharapkan Komisi II.
"Untuk itu tadi keputusannya besok sore akan dilakukan pertemuan teknis antara Komisi II dan Komisi III dengan anggota kami, Anggota I BPK, dalam bentuk rapat konsultasi untuk ketahui apa sesungguhnya dan jenis audit apa yang diharapkan," kata Haris di DPR, Kamis (28/5/2015).
Hari ini, BPK bertemu pimpinan DPR dan pimpinan komisi. Isi pertemuannya untuk memaparkan hasil audit keuangan negara tahun anggaran 2014. Dalam audit BPK, ditemukan potensi kerugian negara dari dana bina lingkungan Kementerian BUMN.
"Ada beberapa permasalahan yang kami temukan, yaitu telah ada indikasi kerugian negara," kata Haris.
Dia menerangkan temuan BPK terletak pada program pencetakan sawah sebesar Rp208,66 miliar, program pembibitan sapi sekitar Rp1,45 miliar, dan program pengembangan tanaman sorgum sebesar Rp1,68 miliar.
"Ada potensi kerugian negara, yaitu program pengembangan sorgum sebesar Rp9,97 miliar, program pembangunan rusun Rp4,22 miliar," ujarnya.
Selain itu, Haris menambahkan ada indikasi kerugian negara juga yang ditemukan pada pemberian pinjaman langsung terhadap mitra dengan total pinjaman itu sebesar Rp4 triliun.
"Kami sudah rekomendasikan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait di DPR RI," kata Haris.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian