- Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat ditargetkan tahun 2026 di 104 titik, namun terkendala status lahan.
- Setiap gedung permanen dirancang menampung seribu siswa; target penambahan 100 titik pembangunan per tahun.
- Kementerian Sosial konsolidasi dengan daerah karena status lahan ditentukan Kementerian Pekerjaan Umum.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat masih menghadapi kendala, terutama terkait status lahan yang belum sepenuhnya clear and clean.
Padahal, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat mulai dilakukan tahun ini di 104 titik di berbagai daerah, termasuk Jakarta.
“Insya Allah tahun ini akan dibangun gedung sekolah permanen, yang sudah mulai di salah satunya di sini (Jakarta). Lagi ada proses pembangunan itu di 104 titik,” kata Gus Ipul ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat nantinya dirancang untuk menampung sekurang-kurangnya 1.000 siswa. Dengan sistem penerimaan bertahap, satu gedung dapat menerima sekitar 300 siswa setiap tahun, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Setiap tahunnya akan begitu. Dan sebagaimana arahan Bapak Presiden, mudah-mudahan setiap tahunnya akan bisa dibangun 100 titik gedung permanen Sekolah Rakyat yang baru,” ujarnya.
Namun demikian, Gus Ipul menegaskan realisasi pembangunan gedung permanen tersebut masih bergantung pada penyelesaian persoalan lahan. Saat ini, tidak semua lokasi pembangunan memiliki status lahan yang benar-benar siap digunakan.
“Yang jadi masalah sekarang itu adalah soal status lahan yang belum semuanya clear and clean,” katanya.
Menurut Gus Ipul, penentuan status lahan yang clear and clean berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, Kementerian Sosial terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah agar persoalan lahan dapat segera diselesaikan.
“Sementara yang menentukan clear and clean itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Ini yang terus kita konsolidasi dengan daerah supaya tanahnya benar-benar bisa clear and clean dan akhirnya nanti bisa dibangun dengan menggunakan APBN,” ujar dia.
Baca Juga: Kemensos Tindaklanjuti Usulan Sekolah Rakyat di Baubau, Sukamara, dan Aceh Besar
Gus Ipul menambahkan, pembangunan fisik gedung permanen Sekolah Rakyat nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah seluruh aspek lahan dinyatakan siap.
Jika seluruh rencana berjalan lancar, Gus Ipul menyebut pada tahun ini Sekolah Rakyat berpotensi menerima sekitar 30.000 siswa baru. Dengan jumlah siswa existing yang sudah mencapai lebih dari 15.000 orang, total siswa Sekolah Rakyat pada 2026 diperkirakan mencapai 45.000 orang.
“Tahun depan kita bisa menerima tambahan lagi sekitar 60.000 siswa Sekolah Rakyat. Artinya di tahun depan kira-kira sudah ada hampir 100.000 siswa Sekolah Rakyat,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling