Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setuju dengan Ketua Mahkamah Partai PAN Sutrisno Bachir yang ingin kabinet Presiden Joko Widodo lebih bernyali.
Untuk itu, Zulkifli menyatakan siap memberikan kader partainya yang bernyali ke Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kita hibahkan ke negara. Kalau kader ya kader. Boleh saja (jadi kabinet). Kalau orang Indonesia diminta tugas ya siap saja. Tapi atas nama masing-masing. Kan kalau pribadi nggak boleh nolak, kalau secara pribadi warga negara Indonesia dapat tugas kan boleh," kata Zulkifli di DPR, Jumat (5/6/2015).
Zulkifli menegaskan PAN memposisikan diri sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, tapi tetap bermitra dengan pemerintah.
"PAN tetap di luar pemerintahan. Kita ini mitra yang kritis. Ketua MPP datang beri saran, beretika, santun," ujarnya.
Kemarin, Sutrisno bertemu Presiden Jokowi. Sutrisno mengatakan reshuffle kabinet bukan kebijakan yang aneh karena tujuannya didasari untuk menggenjot kinerja pemerintah. Dia menganggap birokrasi pemerintahan Jokowi memang sedang bermasalah.
"Menteri harus bernyali kalau tidak, ya bisa saja kan tidak pas di dalam kabinet itu," kata Sutrisno, Kamis (4/6/2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!
-
Kemensos Temukan Puluhan Juta Warga Miskin Belum Terlindungi PBI JKN
-
Kecewanya Ketua MA Sunarto Pimpinan PN Depok Kena OTT KPK, Padahal Tunjangan Hakim Baru Naik
-
Sidang Korupsi Kemenaker: Noel Sebut Partai Politik 'Tiga Huruf' Terlibat Kasus Pemerasan K3
-
Banyak Media Terhimpit PHK, Menko PM Janjikan Ada Distribusi Iklan Merata
-
Ironi Kenaikan Tunjangan, Ketua MA Kecewa Berat Pimpinan PN Depok Terjaring OTT KPK