Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang penambahan bangunan gedung baru, baik untuk pemerintahan maupun komersial, di Kepulauan Seribu. Gedung baru dianggap hanya merusak keindahan pulau.
"Kepulauan Seribu tidak boleh ada pembangunan fisik seperti gedung perkantoran. (Kalau ada yang mau bangun) kita tolak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ketika mengunjungi Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jumat (10/7/2015).
Djarot mengatakan pemerintah bertekad menjadikan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Namun, kata Djarot, bangunan yang sekarang sedang proses pengerjaan, tetap diizinkan untuk menyelesaikannya.
"Kita tolak (kalau ada yang mau gedung baru), kalau untuk penyelesaian (bangunan mangkrak) ini boleh," kata dia.
Djarot yakin obyek wisata alam Kepulauan Seribu akan sangat mendunia.
"Saya yakin ke depan masa depan pulau seribu itu menjadi objek wisata (berkelas). Tapi ini bangunan di desain ulang. Saya minta betul di sektor pariwisata dapat perhatian," kata dia.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah akan membenahi infrastruktur yang ada sekarang, khususnya alat transportasi dan dermaga.
"Harus ada transportasi yang layak, dermaga bagus, penyediaan kapal bagus, air bagus, lingkungan hidup bagus," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?
-
Sesumbar Donald Trump Usai 3 Kapal Perang AS Dibombardir Iran di Selat Hormuz
-
Skenario Jahat Zionis Israel Terkuak! Ciptakan Krisis Malnutrisi di Gaza
-
Viral Tampilan Sederhana Sultan Brunei Saat Wisuda Anak, Netizen: Tapi Jamnya Rp2,3 Miliar
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi