Suara.com - Wakil ketua Majelis Ulama Indonesia KH. Ma'ruf Amin berharap, pihak media jangan memuat berita yang provokatif mengenai kasus Tolikara, Papua.
"Ya media supaya jangan informasikan yang tidak jelas, yang sifatnya provokatif dimuat. Itu berbahaya itu kalau berita semacam itu dimuat," kata Ma'ruf kepada wartawan di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015).
Ma'ruf juga mengkhawatirkan jika berita yang bersifat provokasi dimuat, akan berdampak buruk di masyarakat.
"Karena pengaruh media, masyarakat bisa terpancing untuk bertindak anarkis, karena ada sikap solidaritas. Nah itu yang kita harus jaga, karena ada provokasi dari media," tambahnya.
Ia juga berharap pemerintah agar memberikan informasi yang lengkap kepada media. Karena menurutnya kasus Tolikara sudah menyebar luas di media, dan sikap dari pemerintah harus jelas agar masyarakat tidak terprovokasi.
"Kejadian ini kan sudah begitu tersiar, bahkan bukan hanya di dalam negeri bahkan di luar negeri. Maka pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap, jangan ada yang ditutupi. Agar masyarakat tidak terprovokasi karena berita yang simpang siur," kata Ma'ruf.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi