Suara.com - Kalangan aktivis perempuan dari Komite Aksi Perempuan (KAP) menilai penggusuran Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang dilakuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dibenarkan. Sebab DKI mempertontonkan aksi kekerasan.
Penggusuran dilakukan, Kamis (20/8/2015) kemarin. Salah satu anggota KAP, Thien Koesna dari Pelangi Mahardhika mengatakan DKI memperlihatkan arogansi kekuasaan tanpa mendengarkan suara warga. Warga pun merugi.
"Pemerintah tak memperhatikan efek psikologis warga Kampung Pulo. Mempertontonkan kekerasan dan membuat warga tak mempunyai harapan. Rumah warga habis rata dengan tanah dan mereka harus beradaptasi berpindah ke tempat yang baru," kata Thien dalam pernyataannya, Sabtu (23/8/2015).
Thin mengatakan penggusuran tidak tepat untuk memindahkan warga. Sebab warga sempat mengusulkan untuk dibangunnya kampung susun berbasiskan komunitas sebagai situs budaya keanekaragaman warga Jakarta di lokasi Kampung Pulo, Ciliwung dan sekitarnya.
Sementara aktivis dari JALA PRT, Tyas Wiandani mengatakan akar dari persoalan ini adalah penguasaan pemerintah atas lahan warga miskin yang tak menyelesaikan persoalan warga miskin di Jakarta.
Kata dia, di sana ada perempuan dan anak-anak menjadi korban. Padahal, kata Tyas, mereka adalah masyarakat yang turut berpartisipasi membangun Jakarta baru.
"Namun partisipasi mereka sebagaimana mereka membangun kali Ciliwung selama ini, tak juga didengarkan," kata dia.
Secara keseluruhan, Komite Aksi Perempuan (KAP) menyatakan menolak segala bentuk penggusuran. Sebab penggusuran selalu dilakukan tanpa mendengarkan suara warga masyarakat dan berujung pada kekerasan. Selain itu menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan seluruh hak warga terutama perempuan dan anak-anak yang tercerabut akibat penggusuran paksa. Terakhir, menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi kebutuhan psikologis, ekonomi, sosial dan budaya warga Kampung Pulo.
Komite Aksi Perempuan (KAP) ini terdiri dari banyak LSM dan komunitas sosial di Indonesia. Di antaranya, Institut Perempuan, JALA PRT, Pelangi Mahardhika, Radio Marsinah FM, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Kalyanamitra, dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Indonesia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Pasukan GP Ansor Siap Tindak yang Ganggu Muktamar Ke-35 NU Jombang
-
Kudeta Niger Gagal, Pasukan Pemerintah Melumpuhkan Penyerang Pangkalan Niamey
-
Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial
-
Bukan Ex-Officio! Romli Atmasasmita Tegaskan Status Listyo Sigit di KSBSI Hanya Bentuk Apresiasi
-
Apa Itu Sistem AHWA? Cara Baru Pilih Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-35 Tahun 2026
-
Muktamar ke-35 NU Diwarnai Aksi Protes, Gus Yahya: Saya Mohon
-
Presiden Prabowo Tutup Muktamar NU Ke-35 di Jombang, Senin Besok
-
Gus Ipul Pastikan Forum Muktamar NU Ke-35 Bebas Ubah Keputusan Organisasi
-
Review Film The Last Sunrise: Makna Kehidupan di Balik Senyum dan Air Mata
-
Jepang Kirim Pasukan Bela Diri Bantu Meredam Kebakaran Hutan Kalimantan