Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengaku tidak ikhlas kalau jatah kursi menteri untuk partainya diberikan kepada orang lain menyusul masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam Kabinet Kerja.
"Kalau tanya saya, ya saya tidak ikhlas. Kenapa mesti PKB yang digeser, kalau mau geser yang (partai) lainlah," kata Lukman di gedung DPR, Jumat (4/9/2015).
Lukman mengaku sudah mendengarkan selentingan kabar dua kursi menteri akan diisi oleh kader PAN dalam perombakan kabinet yang akan datang.
"Saya juga sudah mendengar kabar itu, tapi belum ada diklarifikasi. PAN masuk ditawarkan satu atau dua jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," katanya.
Menurut Lukman, sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan pergantian menteri tentu akan bicara dulu dengan partai-partai pendukung pemerintah.
"Kalau menggeser PKB, PDIP, Nasdem, Hanura pasti ini akan dibicarakan Jokowi dengan empat ketum (ketua umum) karena bagian pembicaraan level ketum," kata dia.
Tapi kalaupun nanti akan ada pengurangan jatah kursi menteri, PKB maupun partai politik pendukung pemerintah, mau tidak mau harus tetap menerima.
"Saya kira samalah semua. Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum. Pasti ada. Nggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang. Cuma siapa yang digeser apakah profesional PDIP, Nasdem, Hanura, tergantung ketum," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?