Suara.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan menilai pemerintah lalai karena tidak melakukan pengawasan saat memberikan izin kepada perusahaan perkebunan. Hal ini yang membuat sejumlah perusahaan melakukan pembakaran hutan.
"Perizinan kita nggak punya mekanisme konsisten monitoring perizinan seolah izin diberikan sudah benar padahal monitoring evaluasi apakah sesuai atau tidak," kata Abetnego dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Terlebih menurutnya, izin yang dipegang perusahaan juga banyak yang bermasalah. Hal ini, kata dia, ditenggarai karena sejumlah perusahaan nakal kerap melakukan penyuapan agar pemerintah tidak sulit untuk mengeluarkan surat izin.
"Izin juga banyak yang bermasalah kalau itu banyak yang aspal asli tapi palsu, banyak juga tahapan-tahapan yang dilewati perusahaan," katanya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat lebih serius untuk memperhatikan masalah izin perusahaan. Terlebih dia mengkhawatirkan menjelang pilkada serentak para calon kepala daerah kerap mempromosikan soal izin sebagai alat kampanye.
"Dan kita meminta kepada pemerintah tolong diperhatikan dengan serius izin ini," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini Polri sudah menetapkan tujuh perusahaan perkebunan menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Satu dari tujuh perusahaan tersebut sekarang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.
"Tujuh perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu ditangani Bareskrim, satu di Polda Sumatera Selatan, dua di Polda Riau dan tiga di Polda Kalimantan Tengah," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono di Mabes Polri, Kamis (17/9/2015).
Tujuh perusahaan tersebut yaitu PT. BMH, PT. RPP dan PT. RPS, beroperasi di Sumatera. Kemudian perusahaan yang beroperasi di Riau yaitu PT. LIH. Sementara yang beroperasi di Kalimantan Tengah yaitu PT. GAP, PT. NBA, dan PT. ASP.
Berita Terkait
-
Riau Potensi Kebakaran Hutan, BMKG Mulai Modifikasi Cuaca Sepekan
-
Peranan dan Strategi Pemuda dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan
-
AI Saja Tidak Cukup: Peneliti IPB Tekankan Kolaborasi Lapangan untuk Cegah Karhutla
-
Anggota Brimob Riau Meninggal, Sempat Padamkan Karhutla 3 Pekan di Rokan Hilir
-
Tiga Perusahaan Hutan di Riau Disegel karena Kebakaran Lahan Gambut
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?