Suara.com - Salim Kancil, petani kecil yang menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, dibunuh.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu turut berduka cita atas kejadian tersebut, Selasa (29/9/2015).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.
"Tragedi ini harus diusut setuntas-tuntasnya dari mulai pelaku lapangan yang melakukan aksi keji penganiayaan dan pembunuhan berencana, menangkap aktor yang mendalangi dan membiayai aksi-aksi gerombolan yang dimobilisasi untuk melakukan praktek intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan," ujar Masinton.
Masinton meminta Polri jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Masinton mendesak Polri juga menyelidiki perusahaan yang akan melakukan penambangan. Masinton juga meminta otoritas setempat mencabut izin usaha dan menutup perusahaan tersebut.
"Jika ada indikasi dugaan keterlibatan pemilik perusahaan, maka polisi harus menangkap dan menyeret pemilik perusahaan ke pengadilan karena telah melakukan kejahatan pidana dan kejahatan korporasi," ujar dia.
Dari informasi Wahana Lingkungan Hidup yang diterima Masinton, petani bernama Salim Kancil dan Tosan memang selalu menolak pertambangan ilegal di desa mereka, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian.
Masinton mengatakan peristiwa yang menimpa Salim Kancil harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Polri. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak rakyat, khususnya terhadap rakyat kecil. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kejahatan korporasi yang menghalalkan keuntungan dengan segala cara, kata Masinton.
"Kapolri harus perintahkan Kapolda Jatim dan Kapolres Lumajang beserta jajarannya agar bergerak cepat bukan saja hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi harus mampu menangkap dalang yang membiayai dan memobilisasi aksi gerombolan tersebut. Serta mengungkap motif intimidasi dan teror yang dibarengi dengan aksi penganiayaan dan pembunuhan berencana," ujar dia.
"Aksi gerombolan ini adalah bentuk teror dan intimidasi keji dan tidak berperikemanusiaan. Dilakukan pagi hari dengan menganiaya secara sadis dan menyeret korban hingga tewas di dekat Balai Desa dimana kegiatan rutin anak-anak PAUD sedang berlangsung di Balai Desa tersebut," Masinton menambahkan.
Berita Terkait
-
Aktivitas Semeru Kembali Meningkat, Dua Kali Erupsi di Kamis Pagi
-
Aktivitas Erupsi Masih Tinggi, Semeru Alami Puluhan Gempa Letusan dalam Enam Jam
-
MBG Hidupkan Ekonomi, BGN Bantah Anggapan Soal Program Bagi-bagi Kue
-
Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah
-
Masyarakat Lumajang Merasakan Dampak Positif Penerapan Program MBG
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!