Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan bahwa pihaknya merasa diuntungkan setelah dilarang menyediakan makanan bagi jemaah haji asal Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Keuntungan tersebut dirasakan DKI karena penyediaan makanan haji tak lagi masuk ke dalam anggaran APBD.
"Kami kan sempat menganggarkan makanan untuk jemaah haji, lalu sama Mendagri kan nggak boleh. Lalu kami minta Menteri Agama anggarkan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015).
"Tadi sudah bertemu Menteri Agama, katanya tahun depan dia (Kementerian Agama) yang biayain saja makannya bukan kami. Katanya, takutnya tempat lain iri, ya sudah lah untung di kami. Tadinya kami mau bantu," sambung Ahok.
Ahok menyambut baik langkah Menag yang akan menyediakan makanan bagi jemaah haji seluruh Indonesia. Dengan langkah tersebut, maka tak akan ada lagi kecemburuan di antara jemaah haji asal Jakarta dengan daerah lain.
"Jadi saya terima kasih dengan pak menteri. Jadi bukan cuma jemaah Jakarta doang yang makan penuh, enggak benar juga jadi orang pada ribut. Kok Jakarta makan penuh yang lain enggak," jelas Ahok.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan pihaknya akan membiayai seluruh katerang jemaah Indonesia. "Selama ini DKI punya anggaran sendiri. Kalau kami penuhi nanti ada iri dari provinsi lain. Kalau DKI dapat makan penuh ingin samakan semua dapat tahun depan," jelas Lukman.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT