Suara.com - Mengomentari usulan revisi Undang-Undang KPK, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya KPK dikuatkan agar bisa bekerja secara independen dan profesional.
"Tak hanya itu, juga diharapkan pentingnya semangat koordinasi kerja antara polisi dan kejaksaan. Dari koordinasi inilah maka pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara simultan," katanya saat menerima kunjungan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Ia mengatakan korupsi di Indonesia sudah demikian parah dari ujung ke ujung wilayah dan tempat.
"Untuk itu juga penting penguatan kejaksaan dan kepolisian," katanya dalam pernyataan tertulis.
Hidayat Nur Wahid juga mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk mengkritisi dan dengan tegas menolak upaya revisi itu.
"Kalian juga harus berjamaah menolak revisi itu," ujarnya.
Dalam revisi ada keinginan DPR untuk membatasi masa KPK selama 12 tahun. Hidayat mengatakan, adakah jaminan dari Polisi dan Kejaksaan bisa siap dan profesional dalam memberantas korupsi setelah KPK tidak ada.
Ia juga berharap DPR lebih fokus bekerja pada masalah legislasi yang lain saja, karena ia mengakui saat ini produktifitas legislasi DPR masih rendah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?