Suara.com - Isu SARA tidak akan mampu menjegal langkah Basuki Tjahaja Purnama mengikuti bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2017. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research dan Consulting di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015).
"Pertama soal petahana (Ahok) memiliki keunggulan yang jauh diatas lawan. Kalau dia memiliki keunggulan diatas lawannya berdasarkan kinerja yang dimiliki, maka biasanya, menurut pengalaman di berbagai negara- lain, isu SARA seperti etnis dan agama, akan sulit untuk berpengaruh," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan di Hotel San Pasific, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015).
Menurut Djayadi kalaupun isu SARA berpengaruh, pengaruhnya tidak seberapa.
"Kalaupun berpengaruh, itu tidak akan sampai mengalahkan sang petahana yang tadinya unggul. Sangat jauh jika berdasarkan kinerjanya," katanya.
Namun Djayadi punya catatan permainan isu SARA bisa berdampak besar kalau dukungan yang diperoleh lawan hampir menyamai petahana.
"Isu SARA bisa berpengaruh besar, kalau antara lawan yang bertarung di pilkada itu, selisih dukungan antara mereka sedikit," katanya.
Meski demikian, kata Djayadi, belum tahu pasti apakah permainan isu SARA akan berpengaruh besar pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Jadi katakanlah kalau ada dua orang yang bertarung ketat, meskipun peserta lebih dari dua, maka isu SARA bisa bermain. Jadi kita belum bisa melihat secara pasti apakah isu SARA akan berpengaruh besar atau tidak pada Pemilu DKI akan datang," tuturnya.
Djayadi mengungkapkan dari hasil survei yang dilakukan akhir Agustus 2015, peluang Ahok memenangkan pilkada bila digelar sekarang, sangat besar. Ahok mendapatkan dukungan 23,5 persen dari responden, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (tiga persen), mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (2,1 persen), mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pengusaha dan politisi Gerindra Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, masing-masing hanya meraih dua persen dukungan. Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya (1,4 persen), Presiden Joko Widodo (0,9 persen), mantan Presiden PKS Anis Matta (0,5 persen).
"Karena sementara ini, pertama masyarakat menilai positif kinerja gubernur (Ahok). Kedua, pemilu masih akan berlangsung satu tahun lagi jadi kita masih harus lihat bagaimana potensi itu," kata Djayadi. "Jadi sementara kinerja gubernur dinilai positif oleh berbagai kalangan yang tersebar baik dari sisi lintas agama maupun etnis."
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!