Suara.com - Isu SARA tidak akan mampu menjegal langkah Basuki Tjahaja Purnama mengikuti bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2017. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research dan Consulting di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015).
"Pertama soal petahana (Ahok) memiliki keunggulan yang jauh diatas lawan. Kalau dia memiliki keunggulan diatas lawannya berdasarkan kinerja yang dimiliki, maka biasanya, menurut pengalaman di berbagai negara- lain, isu SARA seperti etnis dan agama, akan sulit untuk berpengaruh," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan di Hotel San Pasific, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015).
Menurut Djayadi kalaupun isu SARA berpengaruh, pengaruhnya tidak seberapa.
"Kalaupun berpengaruh, itu tidak akan sampai mengalahkan sang petahana yang tadinya unggul. Sangat jauh jika berdasarkan kinerjanya," katanya.
Namun Djayadi punya catatan permainan isu SARA bisa berdampak besar kalau dukungan yang diperoleh lawan hampir menyamai petahana.
"Isu SARA bisa berpengaruh besar, kalau antara lawan yang bertarung di pilkada itu, selisih dukungan antara mereka sedikit," katanya.
Meski demikian, kata Djayadi, belum tahu pasti apakah permainan isu SARA akan berpengaruh besar pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Jadi katakanlah kalau ada dua orang yang bertarung ketat, meskipun peserta lebih dari dua, maka isu SARA bisa bermain. Jadi kita belum bisa melihat secara pasti apakah isu SARA akan berpengaruh besar atau tidak pada Pemilu DKI akan datang," tuturnya.
Djayadi mengungkapkan dari hasil survei yang dilakukan akhir Agustus 2015, peluang Ahok memenangkan pilkada bila digelar sekarang, sangat besar. Ahok mendapatkan dukungan 23,5 persen dari responden, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (tiga persen), mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (2,1 persen), mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pengusaha dan politisi Gerindra Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, masing-masing hanya meraih dua persen dukungan. Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya (1,4 persen), Presiden Joko Widodo (0,9 persen), mantan Presiden PKS Anis Matta (0,5 persen).
"Karena sementara ini, pertama masyarakat menilai positif kinerja gubernur (Ahok). Kedua, pemilu masih akan berlangsung satu tahun lagi jadi kita masih harus lihat bagaimana potensi itu," kata Djayadi. "Jadi sementara kinerja gubernur dinilai positif oleh berbagai kalangan yang tersebar baik dari sisi lintas agama maupun etnis."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO