Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa kesal dengan kerja DPRD DKI Jakarta. Sebab DPRD DKI dikatakan Ahok lebih mengutamakan membentuk panitia khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK.
Menurut Ahok, semestinya DPRD DKI membuat pansus seperti pengadaan uninterruptable power supply (UPS), scaner pengadaan tahun 2014.
"Makanya kadang-kadang gue kasian sama DPRD. Gue ajarkan deh. UPS, Scanner itu yang mesti dibuat Pansus bos. Sudah jelas (pengadaannya) nggak ada di KUAPPAS (Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ahok berharap, nantinya DPRD DKI juga tidak hanya mempermasalahkan pembelian lahan RS. Sumber Waras, melainkan anggaran siluaman yang masuk pada APBD DKI juga diusut.
Padahal, lanjut Ahok, pihak penegak hukum seperti Mabes Polri dan KPK sudah menelusuri adanya kerugian daerah akibat pengadaan peralatan teknologi di Dinas Pendidikan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah menemukan adanya anggaran siluman pada APBD DKI.
"Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya," ujarnya.
Di sisi lain, soal pembelian lahan RS. Sumber Waras Ahok juga telah dilaporkan ke penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Mabes Polri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!