Noorsy: Pengesahan RAPBN 2016 Sarat Politik Transaksional

Suara.com - Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi UU APBN dalam rapat paripurna di DPR, Jumat (30/10/2015), kemarin sarat dengan politik transaksional.

Terlebih, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Panjaitan untuk melakukan lobi kepada fraksi Partai Gerindra yang menolak pengesahan RAPBN tersebut.

"Ini politik transaksional, padahal ada hal besar, persiapan menghadapi MEA dan sebagainya, hal itu tidak ada jawabannya di APBN 2016," katanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).

Meski ada beberapa catatan dalam pengesahan RAPBN 2016 tersebut, menurutnya hal tersebut hanya sebagai formalitas saja.

"Pertarungan kemarin itu sekedar catatan, apakah kertas masuk, buat saya nggak ada kecuali Gerindra," kata dia.

Dia pun menilai jika rapat paripurna soal pengesahan APBN 2016 tersebut juga sarat dengan permainan politik PDI Perjuangan untuk menyoroti kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kalau saya lihat ini permainan PDIP, targetnya Rini," katanya.