Suara.com - Pengamat Politik dari Lembaga Penelitian Populi Center, Nico Harjanto menilai penolakan DPR terhadap pagu penyertaan modal negara (PMN) bukan semata alasan dasar ekonomi, tetapi merupakan bentuk lanjutan serangan kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Saya kira itu sudah bagian kelanjutan semacam serangan-serangan politik terhadap menteri BUMN," kata Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Hal itu disampaikan Nico menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menilai penolakan DPR pada postur PMN menjadi teguran untuk Rini. Bahkan, seluruh fraksi di DPR sependapat bahwa alokasi anggaran PMN tidak tepat karena membebani APBN dan rawan diselewengkan.
Nico menjelaskan, kejadian serupa pernah terjadi pada saat pembahasan APBN Perubahan. Pada saat itu ada isu PMN ditolak atau dikurangi.
"Dulu juga pernah seperti itu, tapi kemudian gol juga,"katanya.
Menurut Direktur eksekutif Populi Center tersebut, serangan terhadap Rini tidak hanya terlihat dari proses pengesahan APBN 2016. Melainkan juga tampak dari Pansus Pelindo 2 yang dibuat DPR.
"Apakah itu menandakan Menteri BUMN semacam serigala yang bermain sendirian atau memang ada semacam desain secara politik untuk merebut kendali BUMN oleh partai-partai politik. Tapi indikasi parpol itu sangat kencang untuk menurunkan Menteri BUMN sudah ada dari awal,"kata Nico.
Karena itu, ia menyatakan, saat ini ditunggu sikap Presiden Joko Widodo dalam mengelola dukungan politik internal di dalam koalisi pemerintahan.
"Apakah akan tunduk terhadap serangan politik ataukah akan mempertahankan,"tutupnya.
Berita Terkait
-
Borok Proyek Kereta Cepat: Nama Luhut dan Rini Soemarno Disebut, KPK Didesak Turun Tangan
-
Jaksa Baca BAP Eks Menteri BUMN, Kubu Tom Lembong: Rini Soemarno Jadi Alat untuk Jerat Terdakwa
-
Diperiksa KPK Soal Kasus PGN, Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Ngaku Ditanya Soal Ini
-
Perjalanan Proyek Kereta Cepat: Ditolak Ignasius Jonan Didukung Rini Soemarno
-
Rini Soemarno Pernah Nangis Kejer saat Dimarahi Megawati karena Amplop yang Dibawa ke KPK
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu