Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahjka Purnama (Ahok) menyayangkan perintah Badan Pemeriksa Keuangan RI agar Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus video berisi rekaman insiden yang diunggah di situs resmi berita milik pemerintah Jakarta, Berita Jakarta.
"Malah kemarin saya dapat laporan dari Diskominfomas. Berita Jakarta kan mengupload sampai berhenti saya tidak boleh masuk. Itu diteleponin lho kemarin (oleh pihak BPK) supaya dicabut katanya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Video berdurasi 04.22 menit tersebut berisi peristiwa pelarangan kameramen Pemprov DKI Jakarta saat akan meliput proses pemeriksaan Ahok di BPK mengenai pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Saya bilang, ini BPK apa bukan? Kalau BPK resmi suruh kirim surat dong (sebelum meminta tarik video itu). Berarti BPK apa?" katanya.
Menurut Ahok tindakan BPK menunjukkan ketakutan kalau hasil pemeriksaan terhadap Ahok diketahui publik.
"Takut itu berarti oknum BPK, ketakutan sekarang," kata dia.
Saat kameramen dilarang meliput, kemarin, Ahok sempat memprotes Staf Ahli Investigasi BPK I Nyoman Wara.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO