Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahjka Purnama (Ahok) menyayangkan perintah Badan Pemeriksa Keuangan RI agar Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus video berisi rekaman insiden yang diunggah di situs resmi berita milik pemerintah Jakarta, Berita Jakarta.
"Malah kemarin saya dapat laporan dari Diskominfomas. Berita Jakarta kan mengupload sampai berhenti saya tidak boleh masuk. Itu diteleponin lho kemarin (oleh pihak BPK) supaya dicabut katanya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Video berdurasi 04.22 menit tersebut berisi peristiwa pelarangan kameramen Pemprov DKI Jakarta saat akan meliput proses pemeriksaan Ahok di BPK mengenai pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Saya bilang, ini BPK apa bukan? Kalau BPK resmi suruh kirim surat dong (sebelum meminta tarik video itu). Berarti BPK apa?" katanya.
Menurut Ahok tindakan BPK menunjukkan ketakutan kalau hasil pemeriksaan terhadap Ahok diketahui publik.
"Takut itu berarti oknum BPK, ketakutan sekarang," kata dia.
Saat kameramen dilarang meliput, kemarin, Ahok sempat memprotes Staf Ahli Investigasi BPK I Nyoman Wara.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?