Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
"Kami belum menerima hasil audit dari BPK," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2015).
BPK telah mengaudit pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras. Kemarin, BPK juga telah memeriksa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait tanah tersebut. Ahok diperiksa KPK selama sembilan jam. Usai diperiksa, Ahok mengatakan keputusan selanjutnya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Sumber Waras DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung ) melaporkan hasil penyelidikan pansus atas pengadaan lahan RS Sumber Waras ke KPK pada Jumat (30/10/2015) lalu. Wakil Ketua DPRD DKI itu mengatakan pansus menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
"Khusus RS Sumber Waras itu kerugian negara Rp191 miliar, itu hasil audit pansus. Hasil pansus ini kami laporkan kepada BPK dan kemudian hari ini kita sampaikan kepada KPK," kata Lulung.
Indikasi tersebut, menurut Lulung, terlihat dari adanya perbedaan lokasi pembelian lahan dari Jalan Kyai Tapa menjadi Jalan Tomang Utara, Jakarta Barat.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Pansus Sumber Waras Prabowo Soenirman. Menurutnya, hal tersebut tak sesuai dengan nomenklatur anggaran.
"Hasil pansusnya melihat tidak ada itikad baik dari Pemerintah DKI Jakarta membatalkan perjanjian tersebut sehingga kami merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti terhadap laporan tersebut," kata Prabowo.
Politikus Gerindra berharap KPK menindaklanjuti laporan Pansus Sumber Waras.
"Tidak ada pengkajian terhadap pembelian tersebut sehingga ada hal-hal yang dilanggar dalam prosesnya. Kalau tanah itu dibaliknamakan, tidak mungkin satu tempat menyebutkan namanya Kyai Tapi pasti akan berubah jadi Tomang Utara. Sertifikat namanya Kyai Tapa kalau dibalik namakan tidak jadi Kyai Tapa," katanya.
"Kami belum menerima hasil audit dari BPK," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2015).
BPK telah mengaudit pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras. Kemarin, BPK juga telah memeriksa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait tanah tersebut. Ahok diperiksa KPK selama sembilan jam. Usai diperiksa, Ahok mengatakan keputusan selanjutnya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Sumber Waras DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung ) melaporkan hasil penyelidikan pansus atas pengadaan lahan RS Sumber Waras ke KPK pada Jumat (30/10/2015) lalu. Wakil Ketua DPRD DKI itu mengatakan pansus menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
"Khusus RS Sumber Waras itu kerugian negara Rp191 miliar, itu hasil audit pansus. Hasil pansus ini kami laporkan kepada BPK dan kemudian hari ini kita sampaikan kepada KPK," kata Lulung.
Indikasi tersebut, menurut Lulung, terlihat dari adanya perbedaan lokasi pembelian lahan dari Jalan Kyai Tapa menjadi Jalan Tomang Utara, Jakarta Barat.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Pansus Sumber Waras Prabowo Soenirman. Menurutnya, hal tersebut tak sesuai dengan nomenklatur anggaran.
"Hasil pansusnya melihat tidak ada itikad baik dari Pemerintah DKI Jakarta membatalkan perjanjian tersebut sehingga kami merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti terhadap laporan tersebut," kata Prabowo.
Politikus Gerindra berharap KPK menindaklanjuti laporan Pansus Sumber Waras.
"Tidak ada pengkajian terhadap pembelian tersebut sehingga ada hal-hal yang dilanggar dalam prosesnya. Kalau tanah itu dibaliknamakan, tidak mungkin satu tempat menyebutkan namanya Kyai Tapi pasti akan berubah jadi Tomang Utara. Sertifikat namanya Kyai Tapa kalau dibalik namakan tidak jadi Kyai Tapa," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta