Suara.com - Kementerian Perhubungan menilai sepeda motor maupun mobil pribadi yang dipakai untuk angkutan umum berbasis aplikasi internet tidak memenuhi ketentuan sehingga dilarang. Larangan tersebut tentu saja membuat para tukang ojek gelisah.
"Kita lagi gelisah jika ojek online tak beroperasi. Saya nggak setuju," ujar driver Gojek, Komeng, saat ditemui Suara.com, di Palmerah, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Menurut Komeng pelarangan ojek berbasis online hanya akan melahirkan banyak pengangguran lagi. Mengingat selama ini banyak orang tertolong karena bisa mencari uang lewat menjual jasa layanan ojek.
Pemerintah, kata Komeng, harusnya jangan asal melarang, tanpa solusi.
"Harusnya ada solusi, jangan asal diberhentikan ojek-ojek online ini, Kalau nggak ada ojek online, kita bisa jadi pengangguran lagi," katanya.
Hal senada diungkapkan driver Gojek Ahmad (29). Ojek online, katanya, sangat membantu masyarakat yang susah cari kerja kantoran.
"Ojek online ngebantu banget mbak, bagi saya yang pengangguran. Adanya ojek online saya bisa dapat pekerjaan," tutur Ahmad.
Ketika ditanya apakah CEO PT. Gojek Indonesia Nadiem Makarim sudah memberikan instruksi terkait pelarangan operasi Gojek, Ahmad mengatakan belum tahu.
"Kita Belum dapat informasi terkait itu, jadi kita tetap jalan terus dan berharap tidak berhentikan operasi ojek online," tuturnya.
Driver ojek online Grabbike, Agus (34), juga menolak. Dia berharap pemerintah berpikir ulang dengan mempertimbangkan bahwa kehadiran ojek berbasis online adalah kebutuhan masyarakat.
"Saya keberatan sekali jika ojek online dihapus. Kalau mau dihapus, pemerintah harus memberikan pekerjaan kepada para pengangguran," katanya.
Kendati ada larangan, menurut pengamatan Suara.com pagi ini, para tukang ojek berbasis online masih tetap beroperasi. Di Bekasi, mereka masih lalu lalang di jalan raya, begitu juga di Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO