Suara.com - Bencana longsor yang terjadi di Cina Selatan telah menewaskan dua orang dan lebih dari 70 orang masih hilang. Namun bencana ini ternyata disebabkan oleh pelanggaran aturan keselamatan konstruksi dan dinyatakan bukan akibat bencana alam. Penjelasan ini muncul dari situs pejabat Shenzen, Provinsi Guangdong, Cina.
Penyelidikan oleh tim di Shenzhen yang diarahkan oleh Kementerian Cina ini menemukan bahwa bencana yang terjadi pada Minggu (20/12/2015) lalu tersebut berasal dari bahan konstruksi limbah di tempat pembuangan akhir ketimbang dari gerakan geologis. Penjelasan ini muncul di situs kementerian, Jumat (25/12/2015).
"Mereka yang bertanggung jawab akan dihukum berat sesuai dengan undang-undang," kata pernyataan tersebut.
Bencana buatan ulah manusia ini telah menimbun 33 bangunan di area industri dan menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanan industri di Cina serta kurangnya pengawasan yang menyebabkan kecelakaan fatal.
Kawasan industri Shenzhen masih menyisakan risiko akan longsor di tiga tempat lainnya dan para ahli telah didatangkan untuk menangani masalah ini, menurut pernyataan Kantor Berita Xinhua yang mengutip dari pejabat Shenzhen.
"Ada juga benda kimiawi yang berbahaya dan perlu diidentifikasi dan diteliti," kata Kepala Biro Perumahan dan Pengembangan Desa-Perkotaan, Yang Shengjun.
Yang mengatakan belum ada tanda-tanda udara atau air yang terdeteksi.
Perusahaan yang mengelola tempat pembuangan limbah, Shenzhen Yixianglong sebelumnya telah didesak untuk berhenti beroperasi empat hari sebelum bencana, kata pejabat eksekutif lembaga monitoring yang ditunjuk pemerintah, Kamis (24/12/2015).
Xinhua melaporkan bahwa tempat pembuangan yang telah digunakan selama 10 bulan seharusnya tidak lagi menerima limbah, di sisi lain perusahaan Yixianglong mendapatkan 7,5 juta yuan (1,16 juta dolar AS) sebagai upahnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Musim Hujan 2025/2026 Maju, BMKG Ingatkan Risiko Banjir hingga Demam Berdarah
-
BMKG: Musim Hujan 2025/2026 Datang Lebih Awal, Waspada Banjir dan Longsor
-
Review Film Operation Hadal: Aksi Militer Tiongkok yang Penuh Adrenalin!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal