Menyerah, Din Minimi Desak KPK Selidiki Dugaan Penyelewengan APBD

Suara.com - Pimpinan kelompok bersenjata, Nurdin bin Ismail alias Din Minimi menuntut agar Pemerintah Provinsi Aceh menyejahterakan rakyat sebagaimana janji politik Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf saat kampanye Pilkada 2012.

Din Minimi yang dihubungi wartawan melalui telepon dari Langsa, Selasa (29/12/2015) menyatakan, dirinya minta agar Pemerintah Aceh serius untuk meningkatkan kesejateraan rakyat, khususnya para janda korban konflik.

Din Minimi yang menyerah setelah dijemput Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso, Senin malam di pedalaman Aceh Timur itu, mengaku  kecewa kepada mantan elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini berkuasa. Mereka dinilainya kurang memperhatikan masyarakat desa yang sampai saat ini masih banyak yang miskin.

Selanjutnya, Din Minimi juga menuntut kesejahteraan anak-anak yatim piatu korban konflik dan keluarga mantan GAM dijamin oleh pemerintah. Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyelewengan dana APBD oleh Pejabat Pemprov Nangroe Aceh Darussalam.

Kemudian terkait Pilkada Aceh mendatang, Nurdin berharap ada tim pemantau independen.

Ia juga minta amnesti kepada seluruh anggota kelompoknya yang menyerahkan diri maupun yang sedang menjalani proses hukum.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang sempat hadir di kediaman Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, mengatakan permintaan Din Minimi adalah sebuah kewajaran dan sangat rasional.

"Ini permintaan yang wajar dan baik. Masuk akal," ujar Sutiyoso.

Menurutnya, tidak keliru bila Din Minimi menuntut agar diberikan amnesti (pengampunan hukuman dari pemerintah), sebab sesuai isi perjanjian MoU Helsinski, semua mantan anggota GAM memang berhak mendapatkannya.

"Memang bila merujuk perjanjian damai MoU Helsinki, semua mantan anggota GAM mendapatkan pengampunan pemerintah," terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Antara)