Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai produk-produk lokal potensial dan bisa bersaing di pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk tenaga kerja. Namun penilaian itu dengan catatan khusus.
"Meski begitu, Apkasi memberikan beberapa catatan penting, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, aksesibilitas jalan raya dan bandara. Apkasi juga meminta pemerintah konsisten dalam penyediaan energi listrik di daerah," kata Ketua Umum Apkasi, Mardani Maming di Jakarta, Sabtu (2/1/2016).
Pemerintah pusat diminta untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selain itu membenahi kesenjangan aksesibilitas antar wilayah, sehingga high cost economy bisa ditekan.
Dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Apkasi akan bertemu 33 duta besar. Termasuk duta besar untuk negara-negara Asia Tenggara untuk membahas potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi produk-produk daerah kabupaten. Tantangan yang dihadapi daerah dalam pasar bebas MEA adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
"Untuk infrastruktur, tentu kita harus mengakui bahwa perubahan pola pembangunan mulai berubah. Presiden konsisten dengan Nawa Cita dimana pembangunan dimulai dari pinggiran. Ini bisa kita lihat dari pembangunan-pembangunan yang terlaksana dalam satu tahun terakhir seperti jalan tol, kereta api dan pembangunan bandara. Tinggal bagaimana daerah mengemas potensi-potensinya untuk pasar. MEA ini harus jadi peluang bagi daerah," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
BMKG Prediksi Iklim 2026 Akan Normal di Sebagian Besar Wilayah Indonesia, Suhu 2529C
-
Sudirman Said Klarifikasi Soal Pemeriksaan Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Petral di Kejagung
-
KPK Beri Fasilitas Ibadah Natal dan Kunjungan Khusus bagi 12 Tahanan Nasrani
-
Wagub Rano Karno: Perda Kawasan Tanpa Rokok Bukan untuk Diskriminasi
-
Pengakuan Mengejutkan Ridwan Kamil: Akui Khilaf dan Dosa, Minta Maaf Digugat Cerai Atalia
-
Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi, Benarkah Ada Anggota DPR Terlibat?