PAN: MEA Tak Hanya "Free Trade", Tapi Juga "Fair Trade"

Suara.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais berharap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Januari 2015 dapat berjalan dengan adil dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia.

"Bukan hanya free trade, tetapi juga harus fair trade. Itu yang kami selalu ingatkan kepada pemerintah agar menjamin semangat keadilan dan sejalan dengan roh konstitusi," kata Hanafi di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2015 Partai Amanat Nasional di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Menurut Hanafi, pemberlakuan MEA ini harus mendorong pemain-pemain Indonesia menjadi pemain utama dan dominan di negara ASEAN lainnya, baik melalui BUMN maupun swasta.

Lebih lanjut, kata Hanafi, apa pun yang dilakukan pemerintah terkait MEA dan kerja sama internasional termasuk masalah kontrak PT. Freeport, pemerintah harus memegang apa yang menjadi kepentingan nasional.

"Politik luar negeri kita bebas aktif, jangan terpasung oleh kepentingan yang dominan dari negara lain," ucap Hanafi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia tidak perlu takut dengan pemberlakuan MEA pada 31 Desember 2015, karena sebenarnya negara lain justru takut negaranya akan kebanjiran produk dan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Sejumlah pimpinan dari negara tetangga, seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia dalam berbagai kesempatan, menurut Presiden Jokowi, berkali-kali kepadanya menyatakan kekhawatiran terhadap Indonesia saat dibukanya pasar MEA.

Namun, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pengusaha yang takut akan pasar bebas di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"Yang perlu saya ingatkan bahwa mereka saja takut pada kita. Kok kita ikutan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Harus persiapkan diri, apa yang kurang dan perlu diperbaiki," ujar Presiden.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (Antara)