Suara.com - Puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/1/2016). Mereka menuntut pimpinan baru KPK untuk mengusut keterlibatan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.
"Kami mendesak pimpinan KPK yang baru agar secepatnya memanggil dan memeriksa Surya Paloh dan H.M. Prasetyo dalam kasus dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara," kata Ello Ahmad, salah satu koordinator aksi saat berorasi di depan gedung KPK, Senin.
Pasalnya, menurut Ello, nama Surya Paloh dan Prasetyo pernah disebut oleh istri Gatot Evy Susanti di persidangan. Evy mengakui telah meminta bantuan kepada keduanya untuk menghentikan kasus dugaan korupsi dana bansos yang ditangani Kejaksaan Agung.
"Mereka meminta kepada Surya Paloh dan H.M. Prasetyo untuk memberhentikan kasus dana Bansos Sumut dengan imbalan untuk Surya Paloh yakni jatah SKPD di Pemprov Sumut, serta 20 ribu USD untuk HM Prasetyo," kata Ello.
Mereka juga mendesak pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bansos yang telah ditangani Kejaksaan.
"KPK harus berani ambil alih kasus dana bansos Sumut yang ditangani Kejagung," katanya.
Selain itu, para demonstran juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung lantaran dianggap telah bermain dalam kasus Bansos.
"Mendesak dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dari jabatannya," kata Ello.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyangkal tudingan menerima suap sebesar 20 ribu dollar Amerika dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah.
Prasetyo meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Evy Susanti.
"Tanya saja sama si Evy. Bener apa tidak, sekali lagi yang pasti saya tidak melakukan apapun," kata Prasetyo saat ditemui usai menghadiri peresmian gedung baru KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).
Prasetyo juga membantah pernah berkomunikasi dengan terdakwa kasus dugaan suap dana bansos, Patrice Rio Capella. Dia juga menepis tudingan pernah ketemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
"Saya tidak pernah komunikasi dengan Patrice Rio Capella itu tidak ada urusannya. Nggak ada itu (pertemuan dengan Surya Paloh) nggak ada," kata Prasetyo.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!