Suara.com - Puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/1/2016). Mereka menuntut pimpinan baru KPK untuk mengusut keterlibatan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.
"Kami mendesak pimpinan KPK yang baru agar secepatnya memanggil dan memeriksa Surya Paloh dan H.M. Prasetyo dalam kasus dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara," kata Ello Ahmad, salah satu koordinator aksi saat berorasi di depan gedung KPK, Senin.
Pasalnya, menurut Ello, nama Surya Paloh dan Prasetyo pernah disebut oleh istri Gatot Evy Susanti di persidangan. Evy mengakui telah meminta bantuan kepada keduanya untuk menghentikan kasus dugaan korupsi dana bansos yang ditangani Kejaksaan Agung.
"Mereka meminta kepada Surya Paloh dan H.M. Prasetyo untuk memberhentikan kasus dana Bansos Sumut dengan imbalan untuk Surya Paloh yakni jatah SKPD di Pemprov Sumut, serta 20 ribu USD untuk HM Prasetyo," kata Ello.
Mereka juga mendesak pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bansos yang telah ditangani Kejaksaan.
"KPK harus berani ambil alih kasus dana bansos Sumut yang ditangani Kejagung," katanya.
Selain itu, para demonstran juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung lantaran dianggap telah bermain dalam kasus Bansos.
"Mendesak dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dari jabatannya," kata Ello.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyangkal tudingan menerima suap sebesar 20 ribu dollar Amerika dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah.
Prasetyo meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Evy Susanti.
"Tanya saja sama si Evy. Bener apa tidak, sekali lagi yang pasti saya tidak melakukan apapun," kata Prasetyo saat ditemui usai menghadiri peresmian gedung baru KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).
Prasetyo juga membantah pernah berkomunikasi dengan terdakwa kasus dugaan suap dana bansos, Patrice Rio Capella. Dia juga menepis tudingan pernah ketemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
"Saya tidak pernah komunikasi dengan Patrice Rio Capella itu tidak ada urusannya. Nggak ada itu (pertemuan dengan Surya Paloh) nggak ada," kata Prasetyo.
Berita Terkait
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Diduga Terima Ijon Proyek hingga Rp 14,2 Miliar, Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditahan KPK
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah