Suara.com - Puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/1/2016). Mereka menuntut pimpinan baru KPK untuk mengusut keterlibatan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.
"Kami mendesak pimpinan KPK yang baru agar secepatnya memanggil dan memeriksa Surya Paloh dan H.M. Prasetyo dalam kasus dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara," kata Ello Ahmad, salah satu koordinator aksi saat berorasi di depan gedung KPK, Senin.
Pasalnya, menurut Ello, nama Surya Paloh dan Prasetyo pernah disebut oleh istri Gatot Evy Susanti di persidangan. Evy mengakui telah meminta bantuan kepada keduanya untuk menghentikan kasus dugaan korupsi dana bansos yang ditangani Kejaksaan Agung.
"Mereka meminta kepada Surya Paloh dan H.M. Prasetyo untuk memberhentikan kasus dana Bansos Sumut dengan imbalan untuk Surya Paloh yakni jatah SKPD di Pemprov Sumut, serta 20 ribu USD untuk HM Prasetyo," kata Ello.
Mereka juga mendesak pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bansos yang telah ditangani Kejaksaan.
"KPK harus berani ambil alih kasus dana bansos Sumut yang ditangani Kejagung," katanya.
Selain itu, para demonstran juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung lantaran dianggap telah bermain dalam kasus Bansos.
"Mendesak dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dari jabatannya," kata Ello.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyangkal tudingan menerima suap sebesar 20 ribu dollar Amerika dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah.
Prasetyo meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Evy Susanti.
"Tanya saja sama si Evy. Bener apa tidak, sekali lagi yang pasti saya tidak melakukan apapun," kata Prasetyo saat ditemui usai menghadiri peresmian gedung baru KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).
Prasetyo juga membantah pernah berkomunikasi dengan terdakwa kasus dugaan suap dana bansos, Patrice Rio Capella. Dia juga menepis tudingan pernah ketemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
"Saya tidak pernah komunikasi dengan Patrice Rio Capella itu tidak ada urusannya. Nggak ada itu (pertemuan dengan Surya Paloh) nggak ada," kata Prasetyo.
Berita Terkait
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!