Suara.com - Satu keluarga di Kelurahan Rejowinangun Yogyakarta diduga terlibat dalam organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) setelah berpamitan untuk pindah ke Kalimantan.
"Pada akhir tahun lalu, mereka berpamitan pindah ke Kalimantan. Anggota keluarga tersebut terdiri dari empat orang. Semuanya pergi dari rumah yang selama ini mereka tempati," kata Lurah Rejowinangun Ratnaningtyas di Yogyakarta, Rabu (13/1/2016).
Setelah keluarga tersebut berpamitan untuk pergi, ada tetangga yang mencoba menghubungi nomor telepon dari salah satu anggota keluarga tersebut, namun nomor yang dihubungi tidak aktif.
"Saat dihubungi melalui 'whatsapp' justru nyambung. Namun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi," katanya.
Keempat orang yang pindah ke Kalimantan tersebut terdiri dari Kismiyati (31), Yanuar Aziz (30), Satrio Javas Wirasana (3) dan Sri Mulyani (56).
Rumah yang selama ini ditempati keluarga tersebut juga sudah dijual dan kini sudah ditempati orang lain. Keluarga yang terdiri dari ibu, anak, menantu dan cucu tersebut diketahui tidak memiliki sanak saudara lain di Yogyakarta.
Kecurigaan warga bahwa keluarga tersebut menjadi pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) muncul setelah banyaknya berita mengenai orang hilang yang diduga terlibat organisasi tersebut. Akibat kecurigaan tersebut, warga kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda DIY.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta Sukamto mengatakan, organisasi massa tersebut sempat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
"Sekitar dua tahun lalu, organisasi itu sempat mengajukan SKT namun kami tolak karena ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai organisasi tersebut," katanya.
Sebuah organisasi massa dapat memperoleh SKT apabila memenuhi syarat yang ditetapkan di antaranya asas yang digunakan organisasi, isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rekomendasi dari Komunitas Intelejen Daerah.
"Jika tidak memenuhi syarat, maka SKT tidak akan diterbitkan," katanya. Hingga saat ini, terdapat 124 organisasi massa yang tercatat memiliki SKT di Kota Yogyakarta.
Sedangkan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada organisasi kemasyarakatan yang menyimpang atau bersikap radikal, Kantor Kesatuan Bangsa akan menyelenggarakan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara pada tahun ini.
Selain itu, Kantor Kesatuan Bangsa juga akan merealisasikan program Jaga Warga seperti amanah Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015. Program Jaga Warga ditargetkan dapat dilaksanakan di seluruh kelurahan paling lambat pada Juni. (Antara)
Tag
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
-
IHSG 'Kebakaran' Imbas Kabar MSCI, Saham-saham Idola Pasar Mendadak ARB!
Terkini
-
Operasi Pekat Jaya Digelar Jelang Ramadan, Polda Metro Sasar Tawuran hingga Premanisme!
-
Pengeluaran Masih Nombok, Buruh Jakarta Desak Pramono Anung Revisi UMP 2026 di Depan Balai Kota
-
Siapa yang Mencopotnya? Chiki Fawzi Curhat Diberhentikan Jadi Petugas Haji karena Ada Arahan Atasan
-
Video Pedagang Es Gabus Dihakimi di Jalanan Bikin Geram, Ini 7 Faktanya
-
ICJR: Aparat TNI-Polri yang Paksa dan Intimidasi Pedagang Es Jadul Bisa Dipidana hingga 7 Tahun!
-
Ketua KPK Setyo Budiyanto: 1.916 Laporan Gratifikasi Masuk, Kuantitas Naik tapi Nilai Menurun
-
Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri di Sleman, KemenPPPA Soroti Trauma Korban
-
Amukan Badai Salju di New York: 10 Nyawa Melayang, Kota Berstatus Kode Biru
-
Bisa Jadi Pintu Masuk Reshuffle, Kursi Kosong Wamenkeu Bikin Panas Dingin Menteri Lain
-
Ketua KPK Paparkan Statistik Korupsi 2025 di DPR: 116 Perkara Disidik dan 11 Kali OTT