Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Golkar harus bersatu agar kembali menjadi partai yang kuat.
"Jangan dianggap Golkar milik satu dua orang. Golkar itu milik bersama, karena itu Golkar harus diselamatkan dengan cara persatuan," kata Jusuf Kalla (JK) di kediaman pribadinya di Makassar, Minggu (17/1/2016).
JK yang juga Wakil Presiden RI mengatakan, dibentuknya tim transisi oleh para senior partai berlambang beringin itu sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi antar dua kubu karena para senior berpikir untuk masa depan Golkar. Ia menegaskan tim ini tidak ingin mengambil alih partai berlambang pohon beringin itu.
"Golkar harus hidup secara demokratis, jangan ada pihak-pihak yang merasa punya Golkar, jangan ada yang merasa bahwa apapun dapat dilakukannya. Kita senior melihat masa depannya, karena itu harus bersatu, dengan cara apapun harus bersatu," tegas JK.
Lebih lanjut dia mengatakan, siapapun boleh menolak tim transisi, tapi seluruh anggota partai menginginkan agar Golkar bersatu.
Untuk itu Golkar harus dipimpin orang yang jujur, orang yang bersih. Tidak ada yang mutlak karena Golkar adalah partai politik bukan perusahaan, kata JK menambahkan.
Setelah ditunjuk oleh Mahkamah Partai Golkar sebagian ketua tim transisi, JK mengaku belum bertemu dengan anggota tim yang lain.
"Saya belum bertemu, tapi intinya kita cuma satu kesepakatan, persatuan. Mau siapa nanti pimpinannya terserah, tapi melalui proses yang demokratis, tidak proses yang dipaksa-paksakan, tidak proses yang disogok-sogok dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi mendaulat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi ketua tim transisi.
Komposisi tim tersebut, yaitu B.J. Habibie sebagai pelindung, JK sebagai ketua merangkap anggota, sementara para anggotanya, seperti Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Suswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Teo L. Sambuaga, dan Soemarsono. (Antara)
Berita Terkait
-
Wacana 4 Hari Kerja di Jakarta, Pramono Klarifikasi Ucapan Tim Transisi: Belum jadi Keputusan Resmi
-
Manut Prabowo, Tim Transisi Pramono-Rano Siap Pangkas Anggaran Rapat hingga Camilan Rp700 M: Bakal Kami Geser Porsinya
-
Pelajar Jakarta Bakal Dapat Sarapan dan Makan Gratis, Tim Transisi Pramono-Rano: Daerah Lain Bisa Iri
-
Bantah Pramono-Rano akan Buat Kebijakan 4 Hari Kerja, Tim Transisi: Itu....
-
Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!