Suara.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mempersilakan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi yang menimpa Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Apalagi, kasus yang ditangani KPK ini disebut-sebut menyangkut ke banyak orang.
"Kalau isu, kita tidak berhak menanggapi. Tapi kita serahkan kepada alat penegak hukum dalam hal ini KPK untuk mengusut tuntas," kata Agus di DPR, Kamis (21/1/2016).
Dia menegaskan, penegakan hukum jangan berdasarkan isu. Politisi Demokrat ini mengatakan aparat penegak hukum harusnya bekerja berdasarkan fakta untuk pengungkapan sebuah kasus.
"Ini harus diusut tuntas sehingga yang ada bukan hanya isu. Tapi fakta yang benar-benar ada. Kalau memang tidak ada sampaikan kepada khalayak ramai, memang tidak benar ada seperti itu," ujar dia.
Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk kasus suap proyek pembangunan Jalan di Kawasan Indonesia Timur yang masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Empat orang menjadi tersangka dalam kasus ini, Yaitu Julia Prasetyarini, Dessy , Edwin, dan Abdul Khoir, yang merupakan pihak swasta. Serta Anggota Komisi V Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.
Saat OTT ini berjalan, KPK mengamankan total uang sebesar 404ribu dollar Singapura. Para tersangka sendiri ditangkap di beberapa lokasi berbeda, di Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru