Kalau Panggil KPK Soal Penggeledahan, DPR Ego Sektoral

Hubungan KPK dan DPR kembali menegang. Ini buntut penggeledahan terhadap ruang kerja anggota dewan yang dilakukan KPK dengan pengawalan anggota polisi bersenjata laras panjang.

Pimpinan DPR, seperti Ketua DPR Ade Komaruddin menyayangkan hal itu dan berencana mengundang Kapolri dan pimpinan KPK untuk minta klarifikasi.

Menanggapi rencana DPR minta klarifikasi Polri dan KPK, mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan hal tersebut hanya akan menunjukkan sikap ego sektoral.

 

"Justru karena kegaduhan wakil ketua DPR ini dan bila benar ada pemanggilan, akan terkesan adanya ego kelembagaan DPR terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh KPK," kata Indriyanto, Selasa (19/1/2016).

Menurut Indriyanto seharusnya pimpinan DPR kooperatif dengan KPK untuk sama-sama bersemangat memberantas korupsi. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kata Indriyanto, DPR justru membangun stigma dewan ingin memelihara korupsi.

"Seharusnya pimpinan DPR menghindari espris d'corps sehingga tidak tercipta stigma kelembagaan DPR yang akan terkesan subyektif dalam mendukung pemberantasan korupsi," kata Indriyanto.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (15/1/2016) malam. Salah satu penyidik KPK Christian terlibat adu argumentasi dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tidak mengizinkan penyidik masuk ke ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti, anggota Fraksi PDI Perjuangan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan kPK terkait kasus proyek infrastruktur.

Saat itu, Fahri memprotes penyidik KPK yang datang dengan pasukan Brimob bersenjata lengkap.