Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan tidak akan menghapus bus oprasional antar-jemput Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. Namun ada perubahan pengelolaan bus itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan nantinya bus-bus tersebut juga akan dikelola oleh PT Transpotasi Jakarta untuk melayani masyarakat Jakarta di rute-rute yang sudah ada saat ini.
"Kita nggak (jadi) hapus bus PNS, tapi akan dikelola Transjakarta dan jadwalnya pakai terus untuk umum juga," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Ahok menjelaskan setelah bus-bus jemputan yang ada saat ini mengantar para PNS DKI, bus tersebut langsung dioprasikan sebagai angkutan umum, dan pada waktu PNS pulang bus-bus ini sudah siap menjemput mereka.
"Jadi PNS tinggal naik tapi jurusannya sama, jadi dia nggak bisa enak-enak tunggu jam empat berangkat," katanya.
Sebelumnya wacana penghapusan bus antar-jemput PNS DKI salah satu alasannya karena PNS DKI sering kedapatan pulang kerja lebih awal dengan alasan sudah ditunggu bus jemputan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu