Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pemerintah akan bersikap tegas kepada para pegawai negeri sipil yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
"Siapa pun aparatur negara yang terlibat penyalahgunaan narkoba, pasti ditindak tegas," kata Yuddy, di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari laman Kementerian PAN-RB.
Hal itu dikatakan Yuddy, menanggapi adanya aparatur negara yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
Terakhir Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan menangkap enam orang yang sedang pesta sabu-sabu di dalam kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang.
Menurut dia, seharusnya setiap aparatur negara menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, bukan malah sebaliknya ikut terlibat.
Yuddy menjelaskan bahwa Kementerian PAN-RB sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BNN dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
"Salah satu prioritas reformasi birokrasi pada area perubahan SDM aparatur adalah menegakkan disiplin dan keteladanan aparatur negara. Karena itu, kami merasa prihatin dengan kejadian di Palembang tersebut," katanya pula.
Menteri Yuddy juga meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni para pimpinan instansi, terutama para gubernur dan bupati/wali kota untuk merapatkan barisan serta lebih tanggap dalam mengantisipasi marak penyalahgunaan narkoba.
"Saya minta kepada para PPK untuk melaksanakan P4GN dengan sungguh-sungguh, bukan sebatas sosialisasi, terutama di jajaran aparatur negara," kata dia.
Yuddy juga meminta PPK, selain memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, kepada oknum aparatur negara yang terlibat sebagai pemakai narkoba, agar segera direhabilitasi.
"Kami juga minta kepada semua pihak, tingkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral. Penyalahgunaan narkoba membutuhkan penanganan yang holistik," katanya lagi. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO