Suara.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Krisna Mukti ikut mengomentari pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melalui jalur independen dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Menurut dia, langkah Ahok maju tak melalui partai politik itu sah-sah saja.
"Ada kesempatan melalui jalur independen, itu sebetulnya melihat dari kemampuan orangnya," kata Krishna di acara Ulang tahun Garda Bangsa ke 17, di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).
Kendati begitu, Krisna tetap memuji peran partai politik dalam membangun sebuah bangsa. Menurut dia, parpol diperlukan dalam roda pemerintahan.
"Tetap, bahwa parpol itu yang melahirkan politisi-politisi, maupun negarawan-negarawan, dan kepala daerah. sejarahnya sudah lama seperti itu," ujarnya.
Krisna menganggap terpilih atau tidaknya Ahok nanti, peran parpol tak dapat ditiadakan. "Saya pikir situasinya akan tetap seperti biasa lagi setelah Pak Ahok jadi atau tidak jadi. Parpol tetap akan menjembatani," katanya.
Lebih lanjut, Krisna juga menganggap jalur independen lebih sulit ketimbang melalui parpol. Soalnya, ada syarat yang mengharuskan mengumpulkan sekitar 525.000 KTP milik waga Jakarta.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah