Suara.com - Presiden Myanmar Thein Sein memberikan pernyataan mengejutkan dengan menarik status darurat konflik di negara bagian barat Myanmar, Rakhine. Di Rakhine sempat terjadi pertikaian berdarah antara komunitas bUdha dan minoritas muslim Rohingya tahun 2012.
Penarikan status darurat ini diberikan sehari sebelum serah terima pemerintahan kepada pemimpin partai pemenang pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Penarikan status darurat itu diberikan saat di Rakhine sudah tidak ada konflik sama sekali sejak 2 tahun terakhir. Sebanyak 1,1 juta rakyat Rohingya hidup di sana. Namun mereka tidak diakui negaranya sebagai penduduk. Bahkan mereka tidak mempunyai KTP.
"Hal ini ditemukan dari laporan oleh pemerintah negara bagian Rakhine bahwa situasi di negara bagian Rakhine tidak bisa lagi menimbulkan bahaya bagi kehidupan," kata Thein Sein.
Myanmar membantah diskriminasi terhadap kelompok Rohingya. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick