Suara.com - Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Musyafak mengungkapkan dokter kepolisian rutin setiap tahun sekali melakukan tes kejiwaan terhadap anggota polisi.
"Ada, kita setiap setahun sekali kita laksanakan medical check up dan salah satu item jenis pemeriksaannya adalah pemeriksaan kejiwaan, MMPI (Minnesota Multiphasic PersonalityInventory)," kata Musyafak di Polda Metro Jaya, Selasa (29/3/2016)
Namun, kata Musyafak, karena keterbatasan anggaran, pemeriksaan tidak dilakukan kepada seluruh anggota polisi. Hanya 40 persen dari total anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya yang menjalani tes.
"Kami laksanakan, tapi karena keterbatasan anggaran hanya untuk di Polda Metro Jaya 40 persen dari populasi anggota yang dinas di Polda Metro dan jajaran. Jadi tidak semua bisa kita laksanakan check up termasuk pemeriksaan kejiwaan," kata dia.
Tak hanya terkendala masalah dana, jumlah tim medisnya juga terbatas.
Itu sebabnya, Musyafak meminta kepala satuan kerja untuk menunjuk anggotanya yang mengalami perubahan perilaku dan sikap, lalu dites.
"Karena keterbatasan SDM untuk periksa ini sehingga saya minta kasatket untuk menunjuk anggotanya barangkali ada sedikit terjadi perubahan perilaku atau sikap. Ya assesment yang terjadi tetap masuk perintah Pusdokkes Polri," kata dia.
Pernyataan Musyafak terkait berulangnya kasus anggota polisi bunuh diri dan membunuh.
"Dengan adanya kasus yang ada sekarang ada anggota yang bunuh diri dan sebagainya, Biddokes melaksanakan sosialisasi manajemen stres untuk anggota dan juga pemeriksaan MMPI," kata dia
Pemeriksaan yang dijalani, salah satunya mengisi lembar pertanyaan yang diberikan ahli kejiwaan.
"Pemeriksaan kejiwaan dengan memberikan beberapa persoalan mereka menjawab persoalan itu kemudian kita scanner dengan format atau sistem yang ada," kata dia.
Tak hanya melakukan pemeriksaan psikis, polisi juga memberikan pelatihan dan konseling polisi.
"Kita lakukan upaya-upaya untuk manajemen stressing, kita beri pelatihan-pelatihan, kita beri motivasi, kita beri sosialisasi untuk supaya lurus kembali, supaya lebih kuat dalam menghadapi stressor-stressor yang ada," kata dia.
Musyafak menilai tingkat stres yang kerap dialami anggota yang dilatarbelakangi permasalahan kesejahteraan.
"Tapi yang jelas dinas di Polda Metro Jaya tidak ada hari tanpa penanganan kasus, berangkat ke kantor saja mungkin kalau tidak tahan bisa stres karena lamanya macet dan sebagainya, belum mengenai kebutuhan hidup dan sebagainya, karena di sini jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain sementara gaji kemudian tunjangan kinerja sama, itu yang mungkin barangkali dimana di sini ada anggota yang mengalami seperti itu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru