Suara.com - Bendahara DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja menegaskan partainya tak pernah meminta mahar politik kepada tokoh yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022.
"PDI Perjuangan tidak pernah minta mahar. Kalau memang ada, tolong dia tunjukkan (buktinya) jangan ngomong aja gitu loh. Ngomong kan enak, lidah tidak bertulang," ujar Ady di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Tebet Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2016).
Ady mengatakan demikian karena tahu alur keuangan, mengingat posisinya sebagai bendahara partai.
"Kebetulan saya bendahara partai yang juga timses Foke (Fauzi Bowo) dan Prijanto, Jokowi- Ahok, PDI Perjuangan tidak pernah meminta mahar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang bilang (ada mahar) suruh hadap saya. Ibu, (Hasnaeni) ini bisa jadi saksi tidak ada dan kalian bisa lihat tadi," katanya.
Hal senada diungkapkan kader Partai Demokrat yang baru saja mendaftar ke PDI Perjuangan, Hasnaeni Moein. Dia menegaskan tidak ada bayar-bayar.
"Biaya pendaftaran tidak ada. Jadi clean and clear tidak seperti yang dikatakan pak Ahok ada mahar-maharan. Tidak ada mahar, jadi clear," kata Hasnaeni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu