Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil anak buah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tuti Kusumawati, Selasa (12/4/2016). Tuti akan diperiksa sebagai saksi untuk bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi dalam kasus dugaan menerima suap terkait pembahasan Raperda tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kawasan Strategis.
"Yang bersangkutan diperiksa masih sebagai saksi untuk tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
KPK juga memanggil Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat. Sebelumnya, Gamal sudah diperiksa KPK terkait kasus Sanusi. Hari ini, dia akan lagi dalam kasus yang sama sebagai saksi untuk Sanusi.
"Yang bersangkutan diperiksa masih sebagai saksi untuk tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
KPK juga memanggil Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat. Sebelumnya, Gamal sudah diperiksa KPK terkait kasus Sanusi. Hari ini, dia akan lagi dalam kasus yang sama sebagai saksi untuk Sanusi.
KPK juga kembali memeriksa Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma.
Dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk), KPK memanggil Kepala Direktorat Perizinan David Halim dan Sekretaris Direktur keuangan Caterine Lidya.
Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant Podomoro Trinanda Prihantoro.
Dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk), KPK memanggil Kepala Direktorat Perizinan David Halim dan Sekretaris Direktur keuangan Caterine Lidya.
Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant Podomoro Trinanda Prihantoro.
KPK sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencekal sejumlah pihak, seperti Chairman PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Direktur PT. Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, Sekretaris Agung Podomoro Berlian Kurniawati, staf Agung Podomoro Gerry, dan staf Gubernur Jakasta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sunny Tanuwidjaja.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik