Suara.com - Arab Saudi memutuskan untuk memangkas sejumlah kewenangan polisi syariah, institusi yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan-aturan moral di kerajaan tersebut.
Polisi syariah Saudi biasanya bertugas mengawasi perilaku warga di ruang publik. Mereka berpatroli untuk melarang warga mengonsumsi alkohol, memutar musik, memastikan toko-toko tutup di waktu salat, mencegah para perempuan bepergian tidak didampingi mahramnya, dan mengawasi busana perempuan.
Tetapi dalam kebijakan terbaru kabinet Saudi, seperti yang dilansir kantor berita SPA, diatur bahwa para petugas polisi syariah atau mutawin tak lagi diizinkan mengejar, menanyai, meminta kartu identitas, atau menangkap orang disangka melanggar nilai moral.
Kini mereka hanya bisa melaporkan orang yang mereka sangka melanggar aturan kepada polisi. Hanya polisi saja yang nantinya boleh mengambil langkah penegakan hukum.
Tak hanya itu. Semua anggota mutawin juga diwajibkan menunjukkan kartu tanda anggotanya saat bertugas.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya Kerajaan Saudi mengendalikan para mutawin yang tadinya sangat berkuasa.
Ketika Raja Salman naik tahta pada 2015 lalu, polisi syariat seperti mendapat angin segar, karena raja baru itu langsung memecat kepala polisi yang dinilai berpikiran terbuka.
Selain itu Salman juga mengeluarkan dekrit yang mengatur bahwa presiden mutawin adalah jabatan setingkat menteri dan dipilih langsung oleh raja.
Polisi syariah sendiri kerap menjadi sorotan di Saudi, karena terlibat dalam beberapa kasus kekerasan bahkan kematian.
Di 2012, pemimpin polisi syariah melarang anggotanya menggelar pengejaran pelaku pelanggaran menggunakan mobil, setelah terjadi beberapa kecelakaan, bahkan kematian, dalam aksi kejar-kejaran di jalan raya.
Akan tetapi di 2013, peristiwa yang sama berulang dan bahkan menyebabkan seorang anggota polisi Saudi tewas. Kasus itu bahkan menjadi sorotan dunia, setelah video dari salah satu penumpang mobil yang dikejar diunggah ke internet.
Polisi syariah Saudi kembali memantik kecaman pada Maret kemarin, karena dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, terlihat salah satu anggotanya memukul seorang perempuan di luar sebuah mal di Riyadh. (Reuters)
Berita Terkait
-
Arab Saudi Usir Atase Militer Iran, MBS Disebut Desak Trump Terus Gempur Teheran
-
Arab Saudi Kini Kuasai 10 Persen Saham Capcom, Langkah Agresif Putra Mahkota di Dunia Game
-
12 Negara Islam Kompak Lawan Iran: Hentikan Serangan atau Kami Balas
-
Hilal Tak Terlihat, Warga Iran Bakal Rayakan Lebaran 2026 pada Sabtu 21 Maret
-
Arab Saudi Lebaran 2026 Kapan? Ini Perkiraan Idul Fitri 1447 H dan Penentuannya
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri