Ahok: Kelanjutan Reklamasi Tergantung Komite Gabungan

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengaku belum mengetahui kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah ditunda pemerintah pusat. Pemprov DKI masih menunggu kinerja komite gabungan yang melakukan penyelesaian aturan pelaksanaan reklasi yang tumpang tindih.

"Kalau diputuskan, saya tidak tahu. Berapa bulan, ya tergantung tim komite kerja berapa cepat," kata Ahok kepada wartawan, Selasa (19/4/2016).

Dikatakan Ahok, alasan ditundanya proyek reklamasi Teluk Jakarta lantaran banyak pihak yang menganggap undang-undang yang mengatur proyek tersebut belum lengkap.

"Ditunda karena mau mencocokan peraturan. Karena ada undang-undang saling tumpang tindih. Tafsirannya bagaimana? Nah ini mesti Menko putuskan," kata dia.

Meski ditunda sementara, mantan Bupati Belitung Timur menegaskan jika tidak ada masalah dalam proyek pembangunan 17 pulau buatan tersebut. Terlebih, Ahok juga mengatakan penggarapan megaproyek tersebut akan mengakomodir seluruh kepentingan, baik pemerintah, masyarakat dan para pengembang atau pihak swasta.

"Sudah, tiga ini jelas gitu aja," tegas Ahok.

Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan pembangunan dipenuhi.

Guna mempercepat penyelesaian persoalan reklamasi Teluk Jakarta, Menko Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan untuk membentuk joint committee untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi.

Tim terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian terkait plus Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kemendagri diwakili dua dirjen, dan perwakilan dari Sekretaris Kabinet.

Sementara, Kemenko Maritim dan Sumber Daya diwakili dua deputi. Provinsi DKI paling banyak wakilnya, meliputi deputi gubernur, asisten pembangunan, sekretaris daerah, dinas kelautan dan tim dari gubernur DKI.