Kontroversi Reklamasi, Menteri Rizal Minta Ahok Berkepala Dingin

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta semua pihak, termasuk Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengedepankan kepala dingin untuk menyelesaikan polemik proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Dalam membahas yang kontroversial untuk berpikir dingin, berhati dingin, tidak emosional karena kita bisa cari solusi terbaik," kata Rizal dalam rapat koordinasi di gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Untuk menganalisa masalah pelaksanaan reklamasi, katanya, harus dihadapi dengan kepala dingin. Apalagi menyangkut analisa mengenai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proyek.

"Dalam analisa masalah ini kita tidak boleh terlalu emosional karena ini semua ada ilmunya. Misalnya ada kekhawatiran banjir itu science untuk flood control atau bagaimana mengurangi banjir ada hitungannya," kata dia.

Rizal sendiri tidak menampik jika proyek reklamasi ada untung dan ruginya.

"Kalau ada risko lingkungan hidup, banjir dan sebagainya, selesaikan secara teknis. Kalau boleh kami simpulkan, reklamasi merupakan salah satu pilihan. Memang ada manfaat tapi ada resiko. Manfaat jelas, resiko kita harus kurangi sekecil mungkin," katanya.

Rizal menambahkan proyek reklamasi harus bisa mengakomodir kepentingan pemerintah, rakyat, dan pengusaha.

"Tidak bisa kita merumuskan satu keibjakan hanya mementingkan satu pihak. Dalam setiap kebijakan public kita harus kombinasikan ketiga hal tersebut. Dalam kaitan itu pertemuan kami tadi sangat produktif, kondusif bahwa kita semua sepakat semua masalah ini harus diselesaikan," kata dia.

Rizal mengatakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sepakat untuk memoratorium proyek reklamasi sampai segala aturan di dalam perundang-undangan dipenuhi.

Penghentian sementara reklamasi, kata Rizal, karena selama ini adanya timpang tindih dengan aturan sebelumnya.

"Agar semua obyektif tercapai kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium reklamasi Jakarta sampai peraturan UU dipenuhi," kata dia.