Suara.com - Ketua Komite Pemilihan Munaslub Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan bahwa uang "mahar" Rp1 miliar untuk pendaftaran sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, itu merupakan kewajiban.
"Ini kan partai politik, harus menyerahkan iuran dan kewajibannya. Itu wajib. Nggak bisa (enggak)," kata Rambe di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Rambe menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu dilibatkan dalam pengaturan iuran ini. Hal itu menurutnya lantaran iuran tersebut bisa menjadi kas partai untuk ke depannya.
"Jadi enggak usah lagi KPK (diajak konsultasi). Gimana (jadinya) kalau dana partai diperiksa-periksa lagi oleh KPK?" ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pengarah Munaslub, Nurdin Halid mengatakan, sumbangan Rp1 miliar ini sudah diputuskan dalam Pleno Panitia Munaslub Golkar. Menurut Nurdin, tidak ada aturan partai yang dilanggar dalam pungutan ini, sehingga iuran ini bisa tetap dijalankan.
Hanya saja menurutnya, panitia menganggap perlu melakukan konsultasi dengan KPK. Hal itu supaya lebih memberi keyakinan tidak adanya pelanggaran pidana gratifikasi dalam sumbangan ini.
"Dalam AD/ART itu sah, tidak ada yang dilanggar. Memang kita perlu konsul, apakah jika pejabat negara menyumbang ini, apakah melanggar atau nggak. Cuma memang, sumbangan ini akan jadi kewajiban," tutur Nurdin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara