Suara.com - Mahkamah Agung mengumumkan telah telah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu yakni Janner Purba yang juga Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, lalu hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton dan Panitera pengganti PN Bengkulu, Badarudin Bacshin alias Billy pada 23 Mei 2016.
"Kami hari ini mengumumkan tanggal 23 Mei 2016 jam 16.30 sore telah terjadi operasi tangkap tangan terhadap dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas di Pengadilan Tipikor Bengkulu yang pertama berinisial JP, lalu berinisial TT dan berisinial BL," ujar Humas MA Suhadi dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
"Kami mendengar informasi bahwa ada dua orang terdakwa yang ditangkap bersama ketiga aparatur Pengadilan tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan MA akan memberhentikan sementara ketiga aparatur pengadilan tersebut, karena ketiganya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap oleh terdakwa Edi Santoni dan Syafri Syafi'i.
"Jika sudah ada ketetapan hukum dari KPK, terhadap yang bersangkutan antara lain ditetapkan bahwa, yang bersangkutan sebagai tersangka, Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan yaitu menghentikan sementara dari jabatan itu,"ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Satgas KPK Bengkulu melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Janner Purba. Janner ditangkap bersama empat orang lainnya, yakni hakim PN Kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy. Kemudian dua orang lagi yang sebenarnya sudah berstatus terdakwa yaitu mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafi'i, dan mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni.
Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, dalam OTT terjadi serah terima uang Rp 150 juta dari Syafri Syafi'i kepada Janner Purba. Uang tersebut diduga diberikan agar Syafri Syafi'i dan rekannya, Edi Santoni bisa divonis bebas saat pembacaan putusan kasus penyelewengan honor Dewan Pembinma RS M Yunus Tahun 2011 dengan kerugian negara Rp5,6 miliar, di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa (24/5/2016).
Sebelumnya, pada 17 Mei 2016, Edi Santoni selaku terdakwa juga sudah memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepada Janner Purba, dengan motif yang sama.
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat