Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai tak seharusnya rakyat dibebankan oleh biaya pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.
Demikian dikatakan Ahok saat memberikan pengarahan dan secara simbolis menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala SKPD / UKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/5/2016).
"Kita bukan Belanda, saya tanya pungut pajak (yang benar) dari orang asing apa rakyat sendiri? Pungut dari orang asing, masak pungut dari rakyat sendiri. Ini perkataan kuno, perkataan nabi-nabi, pajak itu diputut dari orang asing," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan tidak adil apabila rakyat kecil juga ikut dibebankan dengan cara harus membayar pajak.
"Kalau dagang oke, tapi kalau rakyat biasa nggak bisa (dikenakan pajak). Ini tugas berat dinas pajak pikirkan ini," jelas Ahok.
Diketahui, sejak awal tahun 2016, warga Jakarta yang nilai jual objek pajak di bawah Rp1 miliar dihapuskan atau dibebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 259 Tahun 2015.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar