RT dan RW di Jakarta Tolak Qlue karena Tak Ikhlas Layani Warga?

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penggunaan aplikasi Qlue tidak sulit seperti yang disampaikan puluhan pengurus RT dan RW. Menurut Djarot, sebenarnya yang menjadi masalah dari program baru ini ialah kurang kuatnya kemauan aparat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, bukan soal aplikasi.

"Sebenarnya ini nggak sulit kok. Semua orang kan bisa sekarang pakai Android. Yang jadi masalah ini soal kemauan dan ikhlas nggak sebagai pelayan publik. Itu saja, bukan aplikasinya sebenarnya," kata Djarot saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).

Qlue merupakan aplikasi untuk menampung semua permasalahan warga, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.

Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Apparat pemerintah diharuskan menginstal-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.

Djarot menambahkan peranan aplikasi Qlue sangat membantu pemerintah untuk memetakan permasalahan di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bisa menyelesaikannya secara tepat sasaran.

"Qlue itu kan baik sebenarnya. Bagus ya supaya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di lapangan, di lingkungan RT dan RW dan yang ngisi Qlue tidak harus Ketua RT dan RW, tapi pengurus RT atau RW juga boleh,” katanya.

Itu sebabnya, Djarot meminta pengurus RT, RW, dan lurah mendukung program pemerintah. Kalau mereka mengaku gaptek, bisa saja dialihkan ke anggota yang mengerti penggunaan aplikasi.

"Kami tahu kalau RT/RW ini dipilih sukarela dan mereka sibuk. Tapi kan pengurusnya juga boleh. Maunya kan kita tahu bagaimana kondisi masing-masing, ya yang tahu RT dan RW. Makanya harus diselesaikan bersama-sama," kata Djarot.

Djarot tidak mengerti dengan sikap puluhan pengurus RT dan RW menolak memanfaatkan Qlue, bahkan mengancam akan mundur dan memboikot pemilihan kepala daerah tahun 2017.

Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.