Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi [suara.com/Oke Atmaja]
Baca 10 detik
Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia mengecam keras penyanderaan tujuh anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina. Ini sudah ketiga kalinya aksi penyanderaan terhadap ABK, sebelumnya 14 sandera sudah berhasil dibebaskan.
"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," kata Retno di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Menlu Retno menegaskan aksi penyanderaan kali ini tidak dapat ditolerir lagi. Dia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan WNI.
"Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah akan melakukan semua cara yaang memungkinkan untuk membebaskan para sandera," ujar dia.
Sejak aksi penyanderaan yang pertama, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meminta Pemerintah Filipina memastikan keamanan perairan Filipina Selatan.
"Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerjasama," kata Retno.
Sepakat saling jaga perairan
Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebenarnya sudah berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Pada Kamis (5/5/2016), telah berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan Menlu Malaysia Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Tan Sri Dato' Sri, Menlu Filipina Jose Rene D. Amendras dan Plt Panglima Filipina Caesar C. Taccad AFP di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta.
"Kami membahas secara menyeluruh tentang keamanan yang dihadapi ketiga negara khususnya masalah perairan yang terjadi perhatian bersama," kata Retno ketika itu.
Retno mengatakan apabila perompak, penyanderaan, dan kejahatan lintas batas tidak diatasi, akan menurunkan kepercayaan kawasan perairan. Padahal kawasan ini memiliki peran penting dalam hubungan intra negara, bahkan dalam kawasan ekonomi strategis, terutama di perairan laut Sulu-Sulawesi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO