Suara.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah Filipina membenahi permasalahan dalam negeri sehingga tidak merepotkan negara tetangga, khususnya Indonesia. Hal ini menyusul adanya aksi penyanderaan terhadap tujuh anak buah kapal Tug Boat Charles oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ini merupakan aksi penyanderaan yang ketiga kalinya, sebelumnya 14 ABK telah berhasil dibebaskan.
"Tentunya Filipina harus menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya sehingga tidak membuat kerisauan daripada negara tetangga," kata Agus di DPR, Jumat (24/6/2016).
Menurut Agus dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah Filipina untuk menyudahi masalah dalam negeri mereka. Masalah yang dimaksud adalah adanya milisi seperti Abu Sayyaf.
"Saat ini kita betul-betul direpotkan," kata Agus.
Agus juga meminta pemerintah Filipina meningkatkan patroli wilayah perairan, khususnya yang beririsan dengan negara tetangga. Dengan demikian, para perompak tidak bisa leluasa beraksi.
"Segala sesuatu yang menyangkut keamanan betul-betul harus dikuatkan, di perairan Indonesia maupun Filipina. Kami melihat kalau di perairan Indonesia sudah betul-betul terjamin. Kapal perang, armada sudah berpatroli di sana. Tapi Filipina tidak sekuat keamanan di sini. Sehingga masih ada hal-hal yang bisa sampai sekelompok orang melakukan penyanderaan," kata dia.
"Jadi, Filipina harus fokus menyelesaikan permasalahan dalam negeri," Agus menambahkan.
Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia mengecam keras penyanderaan tujuh anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina.
"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," kata Retno di kantornya.
Menlu Retno menegaskan aksi penyanderaan kali ini tidak dapat ditolerir lagi. Dia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan WNI.
"Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah akan melakukan semua cara yaang memungkinkan untuk membebaskan para sandera," ujar dia.
Sejak aksi penyanderaan yang pertama, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meminta Pemerintah Filipina memastikan keamanan perairan Filipina Selatan.
"Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerjasama," kata Retno.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO