Suara.com - Istri almarhum aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, tak habis pikir dengan langkah institusi TNI, Polri, dan BNN mempolisikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Padahal selama ini kami selalu menjunjung nama baik negeri ini, tapi apa yang dilakukan sama saudara Haris Azhar kemudian membuat tiga instansi ini kebakaran jenggot dan kemudian melaporkan dia," kata Suci dalam konferensi pers di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Haris dilaporkan dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Suci mengatakan selama ini kegiatan para aktivis, termasuk Haris, tidak lain adalah untuk mendukung pemerintah dalam menjaga nama baik bangsa.
Menurut Suci kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia sudah sering terjadi. Jika dibiarkan, menurut dia, kriminalisasi akan terus menghantui para aktivis dan merusak demokrasi.
"Ini akan terus berlanjut. Kita bisa ingat peristiwa ketika Munir, bahkan kemudian dibunuh, di racun karena dia selalu kritis terhadap negara ini. Dan apa yang dia dapatkan justru hal yang sangat menyakitkan," kata Suci.
Suci mengatakan peristiwa yang menimpa Haris saat ini harus menjadi momentum untuk menegakkan kembali hak asasi manusia.
Namun, Suci pesimistis setelah Presiden Joko Widodo melantik Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Wiranto, katanya, seringkali dikait-kaitkan dengan tindak kejahatan HAM masa lalu.
"Saya pikir ini sebagai rezim awal kalau memang mau membuktikan soal menjunjung tinggi penegakan HAM. Meskipun saya juga melihat hal-hal yang memang jadi antiklimaks, bagaimana Jokowi mengangkat Wiranto yang bermasalah dengan penegakan HAM," kata Suci.
Berita Terkait
-
Haris Azhar Soroti Kejanggalan Penahanan Prajurit oleh Puspom TNI dalam Kasus Andrie Yunus
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
MA Tolak Kasasi Jaksa, Tim Advokasi Fatia-Haris Bilang Begini
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI