Suara.com - Istri almarhum aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, tak habis pikir dengan langkah institusi TNI, Polri, dan BNN mempolisikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Padahal selama ini kami selalu menjunjung nama baik negeri ini, tapi apa yang dilakukan sama saudara Haris Azhar kemudian membuat tiga instansi ini kebakaran jenggot dan kemudian melaporkan dia," kata Suci dalam konferensi pers di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Haris dilaporkan dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Suci mengatakan selama ini kegiatan para aktivis, termasuk Haris, tidak lain adalah untuk mendukung pemerintah dalam menjaga nama baik bangsa.
Menurut Suci kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia sudah sering terjadi. Jika dibiarkan, menurut dia, kriminalisasi akan terus menghantui para aktivis dan merusak demokrasi.
"Ini akan terus berlanjut. Kita bisa ingat peristiwa ketika Munir, bahkan kemudian dibunuh, di racun karena dia selalu kritis terhadap negara ini. Dan apa yang dia dapatkan justru hal yang sangat menyakitkan," kata Suci.
Suci mengatakan peristiwa yang menimpa Haris saat ini harus menjadi momentum untuk menegakkan kembali hak asasi manusia.
Namun, Suci pesimistis setelah Presiden Joko Widodo melantik Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Wiranto, katanya, seringkali dikait-kaitkan dengan tindak kejahatan HAM masa lalu.
"Saya pikir ini sebagai rezim awal kalau memang mau membuktikan soal menjunjung tinggi penegakan HAM. Meskipun saya juga melihat hal-hal yang memang jadi antiklimaks, bagaimana Jokowi mengangkat Wiranto yang bermasalah dengan penegakan HAM," kata Suci.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
MA Tolak Kasasi Jaksa, Tim Advokasi Fatia-Haris Bilang Begini
-
Bikin Salfok! Haris Azhar Tulis Fufufafa di Akun IG, Netizen Nyeletuk: Prabowo Gak Panas?
-
MK Kabulkan Gugatan Haris Azhar dan Fatia, Hapus Dua Pasal Terkait Hoaks
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
Terkini
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?
-
Geger Dugaan Skandal Terlarang Irjen KM, Terkuak Panggilan 'Papapz-Mamamz' Kompol Anggraini
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG