Suara.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menilai program Presiden Jokowi menuntaskan proyek listrik 35 ribu mega watt yang ditargetkan selesai pada 2019 bakal terkendala.
Hal ini terkait masalah tender pembangkit listrik yang digelar PT PLN (Persero) sepi pelelang.
Ferdinan menjelaskan, sepinya peserta lelang listrik ini akibat sikap PLN sendiri. Menurutnya, PLN seringkali menentukan secara sepihak pemenang tender sesuai selera direksi.
"Bahkan, PLN terkadang mengabaikan peserta tender memenuhi standar tinggi persyaratan lelang yang diminta PLN, memiliki konsep, teknologi, serta tawaran harga bagus," kata Ferdinan dalam diskusi Energi Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2016).
Diakui Ferdinand, EWI selalu mengawasi pelaksanaan tender pembangkit di PLN. Direksi PLN, menurutnya, tak menentukan pemenang tender berdasarkan komitmen, tapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh menang.
"Dalihnya selalu demi keamanan padahal kan tidak begitu," katanya.
Disebutkan pula bahwa PLTU Jawa 5 dan PLTU Jawa 7 bisa menjadi bukti tak berjalannya proses tender hingga akhirnya dibatalkan sepihak oleh PLN dengan alasan sesuai kepentingan PLN.
Oleh sebab itu,Menteri ESDM baru diharapkan bisa segera menyelesaikan permasalahan ini agar masyarakat bisa segera menikmati listrik secara menyeluruh.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO