Suara.com - Angka prevalensi masyarakat yang berisiko terpapar narkotika di Sumatera Utara masih sangat tinggi. Sehingga butuh upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih gencar.
"Dilihat dari jenjang usia antara 10-59 tahun yang ada di Sumut, sebanyak 350 ribu orang berisiko terpapar narkoba di Sumut," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, Andi Loedianto di Medan, Rabu (10/8/2016).
Dia mengatakan itu pada acara peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia. Menurut dia, perang melawan narkoba tidak cukup dengan pencegahan saja, namun juga harus lewat pemberantasan.
"Perang melawan narkoba dengan pencegahan dan pemberantasan juga sudah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo, jadi harus semua pemangku kepentingan ikut menjalankannya," katanya, Melihat tingginya masyarakat yang berisiko, BNN menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Narkoba yang diketuai langsung oleh Gubernur Sumut H Tengku Erry Nuradi sangat penting dan tepat.
Harapannya, Satgas Pemberantasan dapat menjangkau masyarakat penderita narkoba yang selama ini belum terjangkau. Andi mengakui, akibat masih masifnya tingkat pengungkapan narkoba, menjadikan Sumut saat saat ini berada di ranking (peringkat) pertama untuk pengungkapan kasus narkoba dari sebelumnya di peringkat tiga.
Naiknya peringkat sebagai daerah pengungkap narkoba juga didukung oleh banyaknya masyarakat yang secara sukarela mau mengakui dirinya terpapar narkoba dan menjalani proses rehabilitasi serta juga keseriusan pemberantasan narkoba yang semakin meningkat.
Menurut dia, untuk mencapai target Indonesia bersih dari narkoba di 2017 diperlukan kesadaran yang tinggi untuk mencegah dan memberantas narkoba itu.
"Jangan lagi ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga pemakai narkoba dengan alasan aib dan takut jadi tersangka. Para penderita harus disembuhkan melalui proses rehabilitasi," katanya.
Dia mengakui perlunya dukungan sarana dan prasarana di tempat rehabilitasi seperti di Lubuk Pakam, Deliserdang yang kapasitas penghuni hanya sebanyak 100 orang. Gubernur Sumut Erry Nuradi mengatakan, tugas melawan narkoba tidak hanya BNN maupun Polri, namun juga semua pihak.
"Pencegahan dan pemberantasan narkoba baru akan efektif kalau ada sinergitas seluruh pihak," katanya.
Erry menegaskan, narkoba harus dilawan atau diberantas karena faktanya selama ini penggunaannya sering memicu tindakan kriminalitas sehingga keamanan terganggu dan bahkan penggunaan narkoba bisa mengancam masa depan bangsa dan negara Indonesia. (Antara)
Tag
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kunjungi Borobudur, Wamensos Agus Ajak Warga Lebih Mandiri Lewat Pelatihan Kerajinan Eceng Gondok
-
Wamensos Agus Jabo Tinjau Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang
-
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme
-
Cak Imin: Bencana Bertubi-Tubi Bisa Picu Kemiskinan Baru
-
Sulteng Dibidik Jadi Pasar Wisatawan China, Kemenpar Dukung Penerbangan Langsung ke Palu dan Luwuk
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan