Suara.com - Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan seharusnya pemerintah memberikan contoh dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
"Saya meminta mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri di kabinet, para gubernur, pejabat negara yang lainnya untuk memberi contoh ikut program tax amnesty. Kalau tidak tax amnesty ini terancam batal," kata Benny di DPR, Selasa (30/8/2016).
Menurut dia UU tidak selayaknya jadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat untuk melunasi pajak.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR bila UU tersebut dijadikan alat untuk menakuti rakyat, nanti akan menciptakan kebencian rakyat kepada pemerintah.
"UU tax amnesty ini jangan dipakai untuk menakut-nakuti rakyat karena yang terjadi sekarang adalah tumbuhnya kebencian rakyat terhadap pemerintah akibat tax amnesty ini disosialisasikan secara salah, menimbun menanamkan kebencian publik terhadap negara," tutur dia.
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura