Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti potes puluhan warga Tanjung Barat, Pasar Minggu, terkait keberadaan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Jalan Tanjung Barat Lama, nomor 148 A. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pada Minggu (2/10/2016), mereka memasang sebuah spanduk penolakan yang bertuliskan, "Kami Warga Tanjung Barat RW. 4 Menolak Adanya Kegiatan Peribadatan dan Pembangunan Gereja di Wilayah Kami".
Terkait dugaan bangunan GBKP yang tidak sesuai peruntukan, Ahok mengaku tidak tahu.
"Kita nggak tahu, nanti kita mau cek dulu, masalahnya kan sekarang gereja itu suduah lama atau belum," kata Ahok di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Ahok meminta kepada semua pihak jangan menjadikan salah peruntukan sebagai alasan. Sebab, tempat ibadah di Jakarta dikatakan Ahok banyak juga yang menyalahi aturan.
"Kalau misalnya soal peruntukkan, banyak rumah ibadah di Jakarta menyalahi peruntukkan, makanya jangan dijadikan alasan juga. Saya nggak bisa putuskan sekarang, sebelum kita gelar perkara," ujar Ahok.
"Kalau kaya gitu (nggak sesuai peruntukan) rumah ibadah yang lain mesti dibongkar? Nggak juga toh. Makanya itu mesti kita selidiki," tambah Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka